Soal Kehalalan, Menkes Perbolehkan 'Tunda' Vaksin MR

Antara, CNN Indonesia | Selasa, 07/08/2018 14:33 WIB
Soal Kehalalan, Menkes Perbolehkan 'Tunda' Vaksin MR ilustrasi vaksin mr (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksanaan pemberian vaksin MR atau imunisasi campak- rubella yang masih terbentur pro-kontra kehalalannya membuat Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengambil langkah untuk memperbolehkan daerah untuk melakukan penundaan sementara.

Hal ini disampaikan Nila melalui Surat edaran tentang Pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ditujukan kepada para gubernur dan bupati di seluruh Indonesia yang dikirim pada Senin siang.

"Pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat yang tidak memiliki keterikatan aspek syar'i dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis. Sedangkan pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan dan atau kebolehan vaksin secara syar'i dapat menunggu sampai MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan Imunisasi MR," kata Menteri Nila dalam surat edaran yang dikutip di Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.



Dalam surat edaran tersebut, juga tertulis tentang pelaksanaan imunisasi MR fase dua.

"Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memilih menunggu terbitnya fatwa MUI tentang imunisasi MR, agar dapat memperoleh imunisasi MR pada kesempatan berikutnya sampai akhir bulan September 2018."

Kampanye Imunisasi MR dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama telah dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017 di enam Provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan fase kedua sedang berlangsung pelaksanaannya di 28 Provinsi di luar Pulau Jawa.


Imunisasi MR dilakukan dengan menyasar anak usia 9 bulan hingga di bawah 15 tahun. Anak di usia ini dinggap memiliki kerentanan paling tinggi terhadap penyakit tersebut.

Meski memutuskan untuk memperbolehkan adanya penundaan sementara, namun Menkes mengingatkan dampak akibat penyakit campak dan rubella yang bisa merugikan masa depan bangsa Indonesia.

"Merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak-anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella. Kita perlu mempertimbangkan dampak penyakit campak dan rubella pada generasi penerus bangsa apabila tidak diiakukan vaksinasi MR," katanya. (chs)