Thailand Batalkan Pengajuan Paten Ganja Pihak Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Thailand memutuskan membatalkan semua permintaan paten untuk penggunaan ganja yang diajukan pihak asing. Thailand mewaspadai perusahaan asing bakal mendominasi pasar setelah pada akhir Desember lalu pemerintah menyetujui penggunaan ganja buat keperluan medis dan penelitian.

Kontroversi besar terkait legalisasi ganja di Thailand datang setelah dua perusahaan asing, GW Pharmaceuticals dari Inggris dan Otsuka Pharmaceutical dari Jepang, sudah mengajukan paten sebelum peraturan tentang itu ditetapkan.

Dewan pemerintahan di Thailand, negara yang sejak 1930-an punya tradisi menggunakan ganja buat penghilang rasa sakit dan kelelahan, memutuskan mengganti Undang-Undang Narkotika 1979 yang digambarkan sebagai "hadiah tahun baru buat masyarakat Thailand".

Lihat juga: 'Hadiah' Tahun Baru, Thailand Sepakat ganja Legal Jadi Obat

Meski negara dari Kolombia hingga Kanada sudah melegalkan ganja untuk medis atau bahkan buat rekreasi, sebagian besar negara di Asia Tenggara tetap memberlakukan ganja sebagai barang ilegal.

Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pengedar ganja bisa dihukum mati.

Komunitas masyarakat sipil dan peneliti di Thailand khawatir perusahaan asing bakal membuat pasien dan peneliti lokal kesulitan mengakses dan mendapatkan ekstrak ganja. Departement of Intellectual Property akan membatalkan semua daftar pengajuan paten yang melibatkan ganja dalam 90 hari.

Lihat juga: Israel Segera Legalkan Ekspor Ganja untuk Kebutuhan Medis

"Pengajuan paten adalah ilegal. Perintah NCPO (National Council for Peace and Order) dimaksudkan menguntungkan warga Thailand di seluruh negeri karena itu mencegah kontrak monopoli," ujar Somchai Sawangkarn, anggota parlemen yang bertanggung jawab mengganti undang-undang kepada Reuters, Senin (28).

Perusahaan yang pengajuan patennya dibatalkan bisa mengajukan banding ke Departement of Intellectual Property. Pernyataan itu disampaikan pemerintah dalam situs resmi.

Saat ini legalisasi ganja di Thailand belum menimbulkan efek sebab semua peraturan mesti disetujui pihak kerajaan. (fea)