Ahli: Zonasi PPDB Hapus Dikotomi 'Unggulan' dan 'Pinggiran'

tim, CNN Indonesia | Sabtu, 22/06/2019 15:35 WIB
Ahli: Zonasi PPDB Hapus Dikotomi 'Unggulan' dan 'Pinggiran' Ilustrasi PPDB (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sistem Zonasi dalam PPDB 2019 menuai banyak pro dan kontra.

Sistem ini dianggap menyulitkan orang tua murid dan siswa saat memilih sekolah. Hanya saja, meski banyak yang anggap menyulitkan, sistem PPDB tersebut juga dianggap punya kelebihannya sendiri.

Peneliti Literasi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Roni K. Pratama menilai sistem zonasi akan membantu menghapus dikotomi atau predikat 'sekolah unggulan' dan 'sekolah pinggiran' yang ada di masyarakat.


Tak dimungkiri selama ini memang predikat ini menempel erat di benak orang tua dan calon murid ketika memilih sekolah. Memilih sekolah yang terkenal sebagai sekolah anak pintar atau sekolah unggulan akan membuat orang tua dan siswa merasa bangga. Sebaliknya, ketika tak berhasil masuk sekolah unggulan, anak akan dicap sebagai anak yang tak pandai. Padahal anggapan ini tidaklah benar. 


Namun di sisi lain, Roni juga tak menampik kalau sistem penerimaan murid baru ini juga terkesan tergesa-gesa.

"Memang dapat dikatakan kebijakan ini terkesan tergesa-gesa, maksud sistem ini sesungguhnya baik karena ingin menyetop  stereotipe dikotomi 'sekolah unggulan' dan 'sekolah pinggiran' melalui diberlakukannya kesempatan setara," kata Roni di Sleman, Jumat, dikutip dari Antara.

Menurut dia, pemerintah dirasa tergesa-gesa menyamakan keadaan, karena sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki. Mulai dari kualitas sekolah hingga pendidik.

"Akan lebih baik jika diperbaiki dan diperkokoh dahulu kualitas sekolah yang ada, baik itu sarana maupun prasarana, secara sistematis dan komprehensif," katanya.

Ia mengatakan, kebijakan PPDB zonasi sekolah terlihat sebagai kebijakan kurang matang. Orientasinya masih ganjil diterapkan di tengah kondisi kualitas sekolah yang beraneka rupa.



"Sistem zonasi perlu dibarengi terlebih dahulu dengan kesungguhan perbaikan kualitas akademik secara total agar gap di antara sekolah terhapus. Baru kemudian kebijakan zonasi yang membawa wacana kesetaraan kualitas sekolah itu dimungkinkan," katanya.

(Antara/chs)