Pemilik Jip Wisata Merapi Jual Mobil Demi Bertahan Hidup

CNN Indonesia | Rabu, 28/07/2021 17:53 WIB
Beberapa pemilik jip wisata lereng Gunung Merapi mengaku kalau belum dapat dana bantuan pemerintah, sehingga mereka terpaksa menjual mobilnya. Foto sebelum pandemi. Wisata jip di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sudah hampir sebulan lamanya aktivitas jip wisata yang biasanya beroperasi mengantar wisatawan di lereng Gunung Merapi terhenti total, seiring dengan penutupan gerbang pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi Wilayah Barat Kabupaten Sleman, Dardiri, menuturkan jip-jip wisata Merapi sudah tak lagi beroperasi sejak diberlakukannya PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 lalu sampai hari ini, Rabu (28/7).

Terhitung, ada sekitar 1.025 unit jip dari komunitas wisata lereng sebelah barat dan timur yang dikandangkan selama periode PPKM darurat dan level 4 ini.


"Belum (beroperasi), kan kita ada, dari Dinas Pariwisata semua destinasi wisata kan ditutup. Otomatis mau menawarkan kita kan ngga ada yang kita tawarkan," kata Dardiri saat dihubungi, Rabu (28/7).

Padahal, sejak pemerintah pusat menggaungkan normal baru tahun lalu sampai PPKM mikro kemarin, para pemilik jip wisata ini sudah berusaha menyesuaikan agar sejalan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Mulai dari wajib cuci tangan dan ukur suhu bagi pelanggan, hingga penerapan pembatasan penumpang.

"Kita udah 100 persen, tapi ya pemerintah maunya kayak gitu, tapi di sisi lain wisatawan pun juga belum seperti (seramai) biasanya," sebutnya.

Di tengah aturan PPKM dan sepinya wisatawan, jip mereka juga butuh perawatan.

Servis mesin, meski tidak tiap hari tetap harus dilakukan demi menjaga armada dalam kondisi prima. Mengandangkan jip terlalu lama hanya akan membuat performa kendaraan menurun.

Kondisi ini cukup dilematis bagi para pemilik jip, lantaran mereka juga tak punya pemasukuan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

"Misalnya dongkrok kalau dirawat sama aja mengeluarkan biaya, lebih baik digunakan untuk bertahan hidup," imbuhnya.

Sebagian pemilik jip akhirnya memutuskan untuk alih profesi, sedangkan tak sedikit pula yang terpaksa menjual kendaraannya demi mengamankan dapur di rumah.

"Ya banyak yang dijual sebenernya. Kalau berapa kurang tahu persis. Tapi ada sih yang dijual untuk menutup kebutuhan sehari-hari, untuk nutup pinjaman bank juga kan gitu, kebanyakan dulu pinjaman bank juga," ujar Dardiri.

Sementara Dardiri mengaku sampai selama masa pandemi Covid-19 ia dan rekan-rekan sama sekali belum merasakan bantuan dari pemerintah. Pihaknya mau tak mau harus mengangkat bendera putih.

"(Bantuan) nggak ada sampai saat ini," pungkasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suparmono, sementara mengakui jika bantuan khusus kepada para pelaku wisata jip Merapi belum dianggarkan.

Sedangkan hibah dari Kemenparekraf, kata Suparmono, sejauh ini hanya mencakup bantuan untuk destinasi wisata, bukan paguyuban atau asosiasi pelaku wisata.

"Tapi mungkin teman-teman driver jip dan sebagainnya itu kan berhimpitan dengan kelurahan, itu kan bisa dapat (bansos) dari kelurahan dari program-program pemerintah yang lain. Nggak hanya melulu dari golongan jip wisata itu saja menurut saya," kata Suparmono saat dihubungi, Rabu (28/7).

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini lebih mengedepankan bantuan penyaluran vaksinasi Covid-19 untuk para pelaku wisata jip ini. Namun Dinas Pariwisata saat ini juga masih berembug dengan mereka untuk upaya pemberian bantuan dalam bentuk selain vaksinasi.

Terpisah, Asisten I Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumadi menuturkan, Pemda DIY akan mempercepat penyaluran bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah Pusat selama penerapan PPKM ini.

"Kami ingin mempercepat penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat kepada teman-teman yang terdampak ini, apakah itu berupa uang, sembako, obat-obatan, vitamin dan sebagainya," kata Sumadi dalam dialog daring soal Perkembangan PPKM Level 4 di DIY yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Rabu (28/7).

Bahkan, kata Sumadi, Pemda DIY kini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan untuk mempergunakan Dana Keistimewaan (Danais) dalam upaya penanganan dampak Pandemi Covid-19.

"Kami lakukan juga sejalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan," imbuhnya.

Harapannya, selama penerapan PPKM ini penanganan kesehatan bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Covid ini tidak hanya aspek kesehatan tetapi kita sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kita percepat," tegas Sumadi.

"Sehingga, kita berikan bantuan kepada masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan itu, bantuan permodalan, bantuan uang dan sebagainya itu bisa bergerak kembali ekonominya dengan tetap menggunakan prokes yang ketat," tutupnya.

(kum/ard)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK