Hotel di Uni Eropa Tak Bakal Lagi Sediakan Sampo Kemasan Botol Plastik

CNN Indonesia
Rabu, 13 Mar 2024 00:04 WIB
Negara-negara Uni Eropa (UE) sepakat untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, termasuk di antaranya kemasan botol plastik kecil sampo di hotel.
Ilustrasi. Negara-negara Uni Eropa (UE) sepakat untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, termasuk di antaranya kemasan botol plastik kecil sampo di hotel. (iStock/photoguns)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebentar lagi, jangan harap bisa menemukan sampo sachet atau yang dikemas dalam botol kecil saat menginap di hotel salah satu negara Uni Eropa (UE). Penggunaan kemasan plastik bakal dilarang di hotel dan restoran pada 2030 mendatang di UE.

Negara-negara UE sepakat untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai. Belgia, mewakili negara-negara UE, mencapai kesepakatan dengan Parlemen Eropa mengenai undang-undang untuk mengurangi limbah kemasan pada Senin (11/3) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengutip Stuff, mereka menyepakati target pengurangan sampah kemasan plastik sebesar 5 persen pada tahun 2030 dan 15 persen pada 2040 mendatang. Semua kemasan nantinya harus dapat didaur ulang.

Dengan demikian, mulai 1 Januari 2030 mendatang, botol sampo kecil tak diperbolehkan ada di hotel.

Restoran juga akan dilarang menawarkan saus dalam kemasan plastik, terkecuali untuk dibawa pulang.

Larangan ini juga berlaku bagi barang-barang plastik sekali pakai seperti piring, gelas, dan boks yang umum digunakan oleh restoran cepat saji.

Selain itu, nantinya juga bakal ada larangan 'bahan kimia selamanya' dalam kemasan yang bersentuhan dengan makanan. Bahan kimia yang dimaksud adalah polifluorinasi atau PFAS.

Kesepakatan itu dicapai setelah Komisi Eropa menyerukan perubahan aturan pengemasan pada tahun 2022 lalu.

Limbah kemasan telah meningkat lebih dari 20 persen di UE selama satu dekade terakhir. Setiap negara Eropa menghasilkan hampir 419 pon limbah kemasan per tahun.

Hanya saja, target tersebut tak akan berlaku untuk usaha kecil.

Perjanjian tersebut kini masih memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa dan pemerintah UE.

(asr/asr)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER