Bukan Hanya Viral, Memilih Resto Juga Harus yang Halal

Di tengah derasnya arus informasi di era digital, tren kuliner kini bergerak begitu cepat. Hampir setiap hari, media sosial dipenuhi dengan kabar tentang restoran baru, menu kekinian, hingga jajanan viral yang memancing rasa penasaran.

Tampilan makanan yang cantik dan review menggiurkan dari para food vlogger semakin mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut mencoba.

Bagi banyak orang, mencicipi kuliner yang sedang hits seakan menjadi kebutuhan tersendiri.

Tak jarang, demi eksistensi di media sosial, mereka rela antre berjam-jam hanya demi seporsi makanan viral.

Fenomena ini dikenal sebagai FOMO (Fear of Missing Out)-ketakutan ketinggalan tren yang membuat orang cenderung ikut-ikutan tanpa pikir panjang.

Namun di balik antusiasme tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput: sudahkah makanan atau restoran itu benar-benar halal?

Karena itu, penting bagi konsumen Muslim untuk lebih kritis dan selektif. Bukan berarti tak boleh menikmati kuliner kekinian, tetapi pastikan terlebih dahulu kehalalannya.

Jangan biarkan rasa penasaran atau tekanan sosial membuat kita mengabaikan prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi.

Klaim Halal Sepihak Bukan Jaminan

Seringkali, pelaku usaha kuliner melontarkan klaim sepihak soal kehalalan produk mereka. Frasa seperti "no pork no lard", "muslim friendly", atau "chef kami muslim" kerap digunakan untuk meyakinkan konsumen.

Namun, klaim seperti ini tidak cukup untuk memastikan kehalalan suatu produk.

Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM, Muti Arintawati, menegaskan bahwa kehalalan sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya daging babi, melainkan mencakup keseluruhan proses produksi.

"Pada keseluruhan proses produksinya, mencakup pemilihan bahan, distribusi bahan (dari supplier ke gudang dan dari gudang ke outlet) atau menu (dari dapur pusat ke outlet), pengolahan (baik di dapur pusat maupun outlet), hingga penyajian atau penjualan," ujar Muti dikutip Rabu (9/7).

Sebagai contoh, daging sapi yang dipersepsikan halal, statusnya bisa menjadi tidak halal apabila penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam.

Belum lagi jika peralatan masak tidak dipisahkan dengan makanan non-halal atau jika terjadi kontaminasi dengan najis seperti bahan atau menu yang terkontaminasi di fasilitas transportasi dan penyimpanannya karena bercampur dengan bahan non-halal/najis.

Kemungkinan kontaminasi najis juga bisa dari alat makan atau alat masak yang digunakan bersama antara menu halal dan tidak halal.

Misalnya pada outlet yang menggunakan fasilitas bersama pada lokasi pujasera atau foodcourt.

Pengelola pujasera biasanya memiliki kebijakan untuk menyediakan alat makan dan tempat pencuciannya secara bersama dengan penyewa lainnya, yang mungkin saja tidak semuanya halal.

Setiap produk atau menu yang terkontaminasi bahan najis maka statusnya menjadi haram. Dalam kasus seperti ini, kehalalan tidak bisa dipastikan tanpa adanya proses verifikasi resmi dari lembaga yang berwenang.

Banyak yang Mengira Halal, Ternyata Tidak

Dian Widayanti, seorang content creator yang aktif mengedukasi pentingnya produk halal, menyebut masih banyak restoran yang mengklaim halal secara sepihak.

"Ternyata masih sering ditemukan penggunaan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan," kata Dian.

Beberapa bahan yang sering luput dari perhatian, antara lain:

• Angciu (arak masak)
  
  Salah satu jenis arak masak popular. Selain angciu ada sake dan jenis arak lainnya yang beredar.
  
  Umumnya digunakan pada Chinese Food, namun tidak jarang juga ditambahkan pada nasi goreng yang dijual di pinggir jalan.
  
  
• Rhum
  Meski disebut "essence" atau "non-alkohol", jika namanya tetap "rhum", maka tidak diperbolehkan untuk disertifikasi halal.
  
  Hal ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Sensory Profile (rasa dan aroma), Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.
  
  
• Mirin
  Digunakan di banyak restoran Jepang, terutama sebagai bahan campuran nasi sushi.
  
  "Kalau ada yang bilang mereka pakai mirin halal, pastikan itu benar-benar bukan mirin, karena sejatinya tidak ada istilah mirin halal," kata Dian.
  
  
• Kahlua dan Irish Cream
  
  Minuman alkohol yang kerap dicampurkan dalam kopi atau dessert seperti tiramisu. Kahlua dan irish cream jelas tidak boleh menjadi bagian dari produk halal karena status keduanya haram dan najis.
  
  
• Kuas bulu hewan
  
  Banyak restoran mungkin masih menggunakan kuas yang berasal dari bulu atau rambut hewan. Hal ini bisa diuji ketika kuas tersebut dibakar, baunya seperti rambut atau zat tanduk terbakar.
  
  Karena tidak ada dokumen yang bisa menjelaskan dan memastikan asal bulunya, ada kemungkinan berasal dari bulu babi. Dian menyarankan untuk memilih kuas silikon atau sintetis food grade.
  
  "Kadang-kadang, mereka bukan dengan sengaja menjual makanan non-halal, tapi banyak yang belum tahu bahwa bahan-bahan ini sebetulnya tidak halal," jelas Dian.

Artinya, edukasi kehalalan tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga bagi para pelaku usaha kuliner.

Saat ini, kebutuhan produk halal bagi konsumen muslim sudah diakomodir oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan UU no 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Regulasi ini menyebutkan bahwa seluruh produk yang beredar wajib bersertifikasi halal, kecuali bagi produk haram. Namun untuk produk haram pelaku usaha tetap mempunyai kewajiban menginformasikan kepada konsumen bahwa produknya memang tidak halal.

Untuk membantu konsumen dalam memverifikasi produk halal, LPH LPPOM menyediakan platform Cari Produk Halal yang bisa diakses melalui situs www.halalmui.org atau website BPJPH di https://bpjph.halal.go.id.

Konsumen dapat dengan mudah mengecek apakah suatu restoran atau produk benar-benar sudah tersertifikasi halal.

Sementara bagi pelaku usaha yang masih bingung memulai proses sertifikasi halal, LPH LPPOM membuka layanan konsultasi melalui Call Center 14056 dan WhatsApp di 0811-1148-696.

Selain itu, Anda juga bisa terhubung dengan LPH LPPOM melalui https://halalmui.org/connect-with-us/. Secara rutin, kelas Pengenalan Sertifikasi Halal (PSH) diselenggarakan secara gratis setiap minggu ke-2 dan ke-4 https://halalmui.org/pengenalan-sertifikasi-halal/.