Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Anak, Ini Kata Menteri PPPA

Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi darurat kekerasan terhadap anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa angka kekerasan yang menimpa anak-anak Indonesia, terutama di lingkungan keluarga, sudah sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan emosional. Hal ini menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak masih memiliki banyak celah.

"Kekerasan anak-anak ini sudah dalam posisi darurat," tegas Arifah saat konferensi pers perayaan Hari Anak Nasional di Gedung KemenPPPA, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Dia pun menjelaskan penyebab utama kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga berasal dari tiga faktor utama, yakni pola asuh yang keliru, penggunaan gawai yang berlebihan, dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung tumbuh kembang anak secara sehat.

Tak hanya soal pola asuh dan lingkungan, Arifah juga menyoroti kesiapan keluarga dalam menjalani peran sebagai orang tua. Ia menekankan, banyak kasus kekerasan pada anak berakar dari pernikahan usia dini yang minim kesiapan emosional maupun finansial.

"Salah satunya kesiapan sebuah keluarga menjadi orang tua. Angka pernikahan usia anak jadi faktor penyebab dan berdampak pada kekerasan [anak]," katanya.

Ia menambahkan, banyak pasangan muda yang menikah tanpa memahami sepenuhnya peran sebagai suami dan istri, apalagi sebagai orang tua. Menurutnya, banyak anak-anak atau remaja yang baru saling kenal beberapa bulan saja sudah memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

"Padahal pengenalan butuh proses. Janganlah suami istri, saudara aja perlu dicocokkan bertahun-tahun. Jadi adaptasi dalam sebuah keluarga suami istri butuh waktu panjang," ujarnya.

Arifah juga menyoroti maraknya pernikahan usia dini yang membawa dampak panjang, termasuk tingginya risiko anak mengalami stunting. Meski secara resmi pernikahan di bawah usia 19 tahun dilarang dan tidak tercatat di KUA, kenyataan di lapangan justru berbeda.

"Data pasti [pernikahan usia dini] kita ada di BPS. Tetapi kalau usia anak sekolah, kalau kita lihat dari KUA itu menikah sebelum 19 tahun enggak boleh, tapi ada dispensasi. Angka di KUA nol, tapi kalau lihat yang lahiran di puskesmas dan lain-lain itu banyak (usia dini). Bahwa perlu ada solusi lanjut ketika mereka tidak sesuai dengan usia pernikahan, akhirnya lahirkan anak stunting, dampak panjang," jelasnya.

Ilustrasi. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa angka kekerasan yang menimpa anak-anak Indonesia, terutama di lingkungan keluarga, sudah sangat memprihatinkan. (iStock/nicoletaionescu)

Untuk menjawab kondisi darurat ini, Kementerian PPPA telah melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Selain itu, Kementerian Agama juga sebenarnya sudah menginisiasi program bimbingan calon pengantin (Binwin Catin) sebagai bentuk pelatihan kesiapan menjadi orang tua. Dalam program ini, pasangan calon suami istri diberikan pemahaman tentang peran masing-masing dalam keluarga.

"Binwin catin ini penting, di situ diajarkan atau diinfokan ibu itu posisinya apa, bapak posisi apa. Yang penting ada ketersalingan. Bukan urusan dapur hanya perempuan, laki-laki nyari uang, bukan. Tapi ketersalingan. Saling menghargai. Bukan satu lebih oke dari yang lain, tapi bersama-sama," tegas Arifah.