RI Siap Bangun Bank Plasma, Permudah Akses Obat

Pemerintah Indonesia mulai membangun ekosistem nasional produk obat derivat plasma (PODP) sebagai upaya memperkuat ketahanan sektor kesehatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap terapi berbahan plasma darah.

Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perusahaan biofarmasi global Takeda.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun industri kesehatan yang lebih mandiri, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pengobatan penting dan inovatif.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun industri strategis di sektor kesehatan dan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pengobatan penting dan inovatif," ujar Budi mengutip Antara.

Menurut Budi, kemitraan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem kesehatan nasional, tetapi juga meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan kesehatan pada masa mendatang.

Tahap awal pembangunan ekosistem akan difokuskan pada pengembangan sistem pengumpulan plasma sebagai fondasi industri plasma nasional. Takeda mengalokasikan investasi hingga 30 juta dolar AS atau sekitar Rp539 miliar selama dua tahun untuk membangun sejumlah bank plasma di Indonesia.

Hasil dari tahap awal tersebut nantinya akan dievaluasi bersama Kementerian Kesehatan sebelum dikembangkan menjadi jaringan bank plasma nasional. Seluruh fasilitas akan menerapkan standar mutu dan regulasi internasional dengan memanfaatkan pengalaman global Takeda dalam pengelolaan donor plasma.

Bank plasma pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan menjadi bagian dari jaringan bank plasma BioLife milik Takeda. Selain memperkuat pasokan bahan baku obat, pembangunan jaringan bank plasma juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium.

Program ini juga akan disertai pelatihan dan transfer pengetahuan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang biofarmasi. Tak hanya itu, pemerintah bersama Takeda juga akan mengkaji pembangunan fasilitas manufaktur produk obat derivat plasma berteknologi tinggi di Indonesia.

Jika terealisasi, fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri kesehatan dan manufaktur obat.

Selama fasilitas fraksionasi plasma di Indonesia masih dalam tahap pengkajian, plasma yang dikumpulkan akan diproses melalui jaringan manufaktur global Takeda. Pemerintah memastikan hasil pengolahan tersebut tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasien di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

President, Plasma-Derived Therapies Takeda Ramy Riad mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung pengembangan industri plasma di Indonesia, mulai dari pengumpulan plasma hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Pengalaman global Takeda diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi, serta memperkuat ketersediaan terapi yang dibutuhkan pasien.

Pemerintah menyebut pembangunan ekosistem ini juga menjadi respons terhadap meningkatnya permintaan produk obat derivat plasma di berbagai negara. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ketersediaan terapi berbahan plasma masih terbatas akibat rendahnya angka diagnosis dan minimnya pemahaman mengenai penyakit yang membutuhkan terapi tersebut.

Melalui pembangunan ekosistem nasional ini, pemerintah berharap pasokan plasma dan produk obat derivat plasma menjadi lebih andal sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional.