Wamenkes Targetkan Nol Kematian Dengue pada 2030

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan pemerintah menargetkan tidak ada lagi kematian akibat dengue pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026-2029.

Kata dia, pengendalian dengue perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pencegahan, penguatan surveilans, deteksi dini, hingga tata laksana klinis. Upaya tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen penuh mencapai Zero Dengue Deaths 2030 melalui penguatan upaya pengendalian dengue yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dengue harus dipandang sebagai investasi bagi kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa, bukan sekadar biaya yang harus ditanggung," kata Benjamin dalam keterangan yang disampaikan KOBAR Lawan Dengue, Kamis (17/9).

Menurut dia, RAN Pengendalian Dengue 2026-2029 akan menjadi pedoman bersama untuk memperkuat surveilans, pencegahan, deteksi dini, tata laksana klinis dengue, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor.

Dengue masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi yang pernah dilaporkan secara global. Sebagai negara tropis dengan kondisi hiperendemis, Indonesia juga menghadapi risiko penularan dengue sepanjang tahun.

Besarnya persoalan dengue tidak hanya terlihat dari jumlah kasus dan kematian, tetapi juga dampaknya terhadap sistem kesehatan dan keluarga. Studi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai US$550,9 juta atau hampir Rp9 triliun pada 2024.

Studi tersebut juga memperkirakan lebih dari dua juta kunjungan rawat inap akibat dengue. Pada pasien yang mendapatkan jaminan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya medis langsung diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun.

Namun, perlindungan JKN tidak serta-merta menghilangkan seluruh beban yang ditanggung keluarga. Pasien dan keluarga masih menghadapi biaya di luar tagihan medis, seperti transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan selama menjalani perawatan.

Peneliti senior UGM Diah Ayu Puspandari mengatakan beban tersebut menunjukkan bahwa dengue memberikan dampak yang lebih luas dari sekadar persoalan biaya pengobatan.

"Temuan kami menegaskan bahwa dengue menimbulkan beban ekonomi nasional yang besar, menyentuh sistem pembiayaan kesehatan sekaligus keuangan keluarga Indonesia. Yang penting dicermati, JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga," ujarnya.

Diah mengatakan pasien yang tercakup JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta per episode. Sementara pada pasien tanpa asuransi, pengeluaran tersebut diperkirakan mencapai Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan lebih besar kepada keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, pencegahan dengue dinilai penting bukan hanya untuk menekan angka kesakitan, tetapi juga mengurangi tekanan ekonomi yang muncul ketika seseorang terinfeksi.

Ketua KOBAR Lawan Dengue, Suir Syam mengatakan dengue sebenarnya dapat dikendalikan apabila berbagai pihak terlibat dalam upaya pencegahan.

"Dengue masih menjadi persoalan kesehatan yang serius karena setiap tahun masih merenggut nyawa, tetapi ini bukan penyakit yang tidak dapat dikendalikan," kata Suir.

Ia mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat memperkuat upaya pencegahan dengue. Menurutnya, pengendalian tidak cukup hanya dilakukan ketika seseorang sudah terinfeksi.

"Melalui momentum ASEAN Dengue Day 2026, kami mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat untuk membangun gerakan nasional melawan dengue melalui pencegahan, deteksi dini, pengendalian vektor, inovasi kesehatan, dan edukasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Sejumlah intervensi dapat dilakukan untuk memutus rantai penularan dengue. Salah satunya melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus, yakni menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Selain itu, pengendalian vektor juga dapat diperkuat dengan inovasi seperti teknologi Wolbachia. Penguatan surveilans, sistem peringatan dini, deteksi kasus, serta tata laksana pasien juga menjadi bagian penting untuk menekan risiko dengue.

Vaksinasi dengue juga dapat menjadi salah satu instrumen tambahan dalam strategi pencegahan. Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCHPRO) Universitas Gadjah Mada menunjukkan vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi intervensi yang hemat biaya.

Studi tersebut memproyeksikan program vaksinasi dapat mencegah sekitar 1,1-1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang atau disability-adjusted life years (DALY) akibat dengue selama periode 20 tahun. Suir mengatakan berbagai inovasi tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari pendekatan pencegahan yang lebih luas.

"Kabar baiknya, upaya pencegahan dengue kini semakin kuat. Selain edukasi, deteksi dini, dan pengendalian vektor, Indonesia juga memiliki berbagai inovasi kesehatan, termasuk Wolbachia dan vaksinasi dengue, yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas," katanya.

Menurut Suir, hasil studi mengenai beban ekonomi dan efektivitas biaya pencegahan menunjukkan pentingnya mengubah cara pandang terhadap dengue. Pencegahan tidak hanya berkaitan dengan menghindari penyakit, tetapi juga dapat mengurangi tekanan terhadap keluarga dan sistem kesehatan.

"Ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekadar biaya," ujarnya.