Angka kelahiran di Indonesia tidak sama di setiap provinsi. Ada wilayah yang memiliki rata-rata jumlah anak per ibu di bawah angka nasional, sementara sejumlah provinsi lain mencatat angka yang jauh lebih tinggi.
Berdasarkan data Total Fertility Rate (TFR) 2025, angka fertilitas total Indonesia berada di level 2,12. TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan TFR tertinggi, yakni 2,81. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DKI Jakarta mencatat angka terendah, masing-masing 1,82.
Lima provinsi dengan TFR tertinggi pada 2025 didominasi wilayah Indonesia timur:
1. Nusa Tenggara Timur : 2.81
2. Papua Selatan : 2.80
3. Papua : 2.69
4. Papua Barat daya : 2.66
5. Papua Barat : 2.65
Sementara itu, lima provinsi dengan TFR terendah adalah DIY dan DKI Jakarta memiliki angka yang sama:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta : 1.82
2. DKI Jakarta : 1.82
3. Jawa Timur : 1.96
4. Banten : 1.98
5. Bali : 2.01
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin mengatakan, perbedaan angka kelahiran di tiap wilayah berkaitan dengan berbagai kondisi, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan dan kontrasepsi hingga pendidikan dan kesadaran masyarakat.
Menurut dia, wilayah dengan angka penggunaan kontrasepsi yang rendah cenderung menghadapi persoalan lain dalam kesehatan ibu. Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Indonesia timur yang memiliki angka penggunaan kontrasepsi rendah.
"Sebagian besar di wilayah timur yang KB-nya bisa rendah, NTT, dan itu memang selalu berhubungan dengan angka kematian ibu," kata Wahidin dalam acara Advokasi Strategis PJPK BKKBN, Rabu (23/9).
Ia mengatakan, perencanaan kehamilan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan risiko kematian ibu. Kehamilan pada usia terlalu muda, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta jumlah kehamilan yang terlalu banyak disebut sebagai kondisi yang perlu diperhatikan.
"Kalau kita ingin menurunkan angka kematian ibu, program KB harus sukses dulu," ujarnya.
Bukan cuma soal kontrasepsi
Wahidin menekankan, perbedaan angka kelahiran antardaerah tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor.
Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang menurutnya perlu diperhatikan. Di sejumlah wilayah, persoalan geografis juga dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kontrasepsi.
Papua, misalnya, memiliki tantangan geografis karena masyarakat tinggal di wilayah yang luas dan tersebar. Kondisi tersebut dapat membuat akses menuju fasilitas kesehatan menjadi lebih sulit meskipun layanan kontrasepsi tersedia secara gratis.
"Di Papua, akses memang menjadi masalah. KB-nya gratis, tapi untuk mengakses sampai ke fasilitas kesehatan itu jauh," kata Wahidin.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan layanan saja belum cukup. Masyarakat juga perlu memiliki akses yang memungkinkan mereka mendapatkan layanan kesehatan dan kontrasepsi secara rutin.
Karena itu, perbedaan TFR antardaerah perlu dilihat bersama dengan kondisi sosial, pendidikan, akses layanan kesehatan, serta karakteristik geografis masing-masing wilayah.
(anm/asr)