(Baca Juga: Gonjang-ganjing Nasib Taman Ismail Marzuki)
Sejumlah tokoh, seniman dan budayawan pun bersatu untuk menyuarakan isi pikiran. Intinya, menolak segala bentuk usaha Pemprov DKI menjadikan TIM sebagai kawasan komersial melalui retribusi yang membebankan para seniman, dan menolak keberadaan kepemimpinan TIM di bawah pejabat non-seniman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pandangan Meutia, TIM merupakan wadah pengembangan bangsa, dan untuk itu, perlu dikelola dengan baik. “Kita tidak boleh melupakan pembangunan budaya, karena seharusnya lebih tinggi dari ekonomi politik.”
TIM, dalam pandangan, peneliti senior LIPI Siti Zuhro, adalah rumah seniman. TIM tak ubahnya wadah yang menampung ide kreatif seniman. Bila ada gejolak di kalangan seniman, maka hal tersebut dipicu oleh kesalahan pemerintah juga.
“Banyak sekali sebenarnya yang salah ketika mengelola ekonomi. Bukan mengambil ekonomi dari budaya, tetapi menerapkan budaya dalam berbagai sektor,” kata ekonom Hendri Saparini. “Saya rasa, pengelolaan TIM harus lihat yang cocok dengan budaya di TIM.
Komunikasi dan kerja sama yang baik antara seniman dan pemerintah merupakan solusi kekisruhan ini. TIM harus difungsikan kembali untuk meningkatkan pendidikan budaya Indonesia. Idealnya, menurut Meutia, “terlebih dulu pahami prinsip pengembangkan budaya itu sendiri.”
(vga/vga)