Pembatalan lantas menjadi perbincangan beberapa media besar, bukan hanya lokal tetapi juga asing. Keputusan itu diambil setelah diskusi panjang dengan pemerintah dan petugas kepolisian daerah setempat. Janet DeNeefe, Direktur UWRF 2015 mengatakan, jika tidak dibatalkan UWRF dilarang ada tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
For Bali bukan sekadar nama sesi. Itu juga label organisasi yang telah sekian lama memperjuangkan penolakan terhadap rencana perluasan lahan di Tanjung Benoa, Bali, yang disebut-sebut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Pulau Dewata, serta mencegah pendangkalan.
Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) telah melakukan penolakan sejak dua tahun lalu. Pada Agustus 2015, mereka sampai menyurati Presiden Joko Widodo untuk memastikan penolakan mereka diterima. ForBALI meminta Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014 yang terkait reklamasi Teluk Benoa.
Menurut ForBALI dan beberapa organisasi pemerhati lingkungan, Perpres yang berisi perubahan atas Perpres Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan itu dianggap menyalahi salah satu pasal yang telah diubah, soal Teluk Benoa.
Perpres tahun 2011 menyebut Benoa sebagai kawasan konservasi, yang artinya tidak dapat dilakukan perubahan maupun reklamasi. Namun pasal itu diubah dalam Perpres terbaru tahun 2014. Karena itulah Perpres terbaru diminta dicabut. Jika tidak, Jokowi dianggap tidak konsisten, karena di satu sisi, ia ingin menegakkan Indonesia sebagai negara berkawasan maritim kuat.
Pembatalan sesi For Bali di UWRF belum terjadi saat CNN Indonesia dihubungi panitia untuk dikonfirmasi acara apa saja yang hendak didatangi dan siapa saja narasumber yang ingin diwawancara. Pada pekan ini juga, CNN Indonesia mendapat jadwal wawancara dengan JRX usai sesi For Bali, yang sedianya digelar Sabtu esok (31/10).
Namun sesi telanjur dibatalkan meski belum ada konfirmasi soal pembatalan wawancara dengan JRX. (rsa/vga)