Industri Film Korea Selatan Juga Pernah Alami 'Kiamat'

Jakarta, CNN Indonesia -- Bisa dibilang, saat ini kondisi industri perfilman Indonesia sedang kurang baik. Hal itu terlihat dari lebih banyaknya film luar ketimbang film dalam negeri yang tayang di bioskop Tanah Air.

Tentu saja semua pihak tidak boleh membiarkan hal itu terjadi berlarut-larut, demi masa depan industri perfilman yang lebih baik.

Pilihan Redaksi Aturan Kuota Film Indonesia Ganjal Rencana DNI Lika-liku Regulasi Perfilman Indonesia Sineas Indonesia dan Korea Selatan Siap Bertukar Ilmu

Tidak hanya Indonesia, Korea Selatan juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika itu, banyak film asing yang masuk, sehingga film karya sineas Korea Selatan kurang diperhatikan oleh warga negaranya.

Direktur Penelitian Kebijakan Korean Film Council (Kofic), Hyoun-soo Kim, menjelaskan saat itu keuntungan dari pemutaran film lokalnya hanya mencapai 20 persen.

Segera sineas Korea Selatan melakukan perubahan. Mereka memulainya dengan memperbaiki kualitas teknis filmnya, seperti suara, gambar dan penceritaan.

"Selain itu pemerintah juga ikut membantu dengan mengeluarkan kebijakan mengenai proteksi film lokal agar bisa bersaing dengan film asing," kata Kim, saat diskusi Korean Indonesia Sinema, di Jakarta pada Rabu (10/8).

Walau sistem itu telah berjalan, sineas Korea Selatan masih tetap melakukan perbaikan sistem. Mereka bahu membahu mengumpulkan dana dari berbagai pihak swasta yang disebut fund of funds.

Dana itu diberikan kepada sineas film lokal agar tetap bisa berproduksi.

"Sistem pendanaan itu bersifat investasi. Ketika film yang didanai mendapat untung, sebagian untung dikembalikan ke investor yang akan digunakan untuk film lain. Hal itu cukup membantu industri film Korea Selatan," ujar Kim.

Ditemui di acara yang sama, Deputi VI Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Endah Sulistianti, menjelaskan bahwa Indonesia bisa meniru cara itu untuk memperbaiki industri film Indonesia.

Secara perlahan, Indonesia bisa memperbaiki industri perfilmannya dengan dimulai dari bantuan pihak swasta, jika pemerintah belum juga mengulurkan bantuan.

"Memang selama ini dana untuk perfilman dari pemerintah belum ada sama sekali. Dari dana APBN juga belum bisa. Tetapi tahun lalu, kami sudah membahas kepada Kementerian Keuangan (mengenai dana untuk perfilman," kata Endah.

Endah menjelaskan Bekraf akan membentuk badan khusus, jika pengajuan dana itu disetujui pemerintah. Ia berharap pengajuan itu segera disetujui bulan ini, agar Bekraf bisa segera bergerak.

"Dana itu memungkinkan insan perfilman untuk mengajukan kerja sama (dengan Bekraf). Selain itu kan juga Daftar Negatif Indonesia (DNI) sudah dibuka, jadi pihak ke tiga dari luar negeri juga bisa masuk," kata Endah.

(ard/ard)