Sineas Korsel Kutuk 'Daftar Hitam' Artis oleh Pemerintah
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 08 Feb 2017 14:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari seribu sineas Korea Selatan menandatangani petisi untuk menggulingkan dua pemain besar dalam industri perfilman negaranya di tengah skandal besar pemerintah yang sedang terjadi.
Pada Selasa (7/2) kemarin, dilansir dari The Hollywood Reporter, Direktur Serikat Buruh Korea Selatan mengungkapkan bahwa para pembuat film telah menandatangani sebuah petisi yang meminta pemecatan kepala Korean Film Council Kim Se Hoon dan bekas pimpinan Busan Film Festival yang kini menjadi Wali Kota Busan Suh Byung Soo.
Para sineas mengutuk bahwa keduanya telah mendukung 'daftar hitam' pemerintah yang dibuat untuk mengecualikan ribuan seniman dari program-program negara yang memberikan dukungan terhadap artis.
Pada Oktober lalu, Hankook Ilbo mengungkap sebuah daftar yang menampilkan 10 ribu seniman, termasuk sutradara film box-office Oldboy Park Chan Wook dan aktor senior Song Kang Ho. Para jaksa belum lama ini menemukan bukti bahwa daftar itu dikompilasi pada Mei 2014, menyusul adanya perintah dari kantor presiden.
Presiden Park Geun Hye saat ini tengah menghadapi sebuah percobaan pemakzulan atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus 'daftar hitam' tersebut diharapkan untuk memberikan tekanan lebih jauh untuk sang kepala negara.
Mantan Menteri Kebudayaan Cho Yoon Sun, bekas Kepala Staf Kepresidenan Kim Ki Choon, dan tokoh penting lain yang terkait dengan penolakan telah dipenjara pada 21 Januari lalu. Meski demikian, para sineas mengklaim bahwa kepala Korean Film Council Kim Se Hoon dan bekas pimpinan Busan Film Festival yang kini menjadi Wali Kota Busan Suh Byung Soo juga harus dikutuk keras.
Pada Oktober 2014, Suh Byung Soo mencoba menghentikan Busan Film Festival untuk memutar The Truth Shall Not Sink With Sewol, sebuah film dokumenter kontroversial tentang tenggelamnya kapal ferry Sewol yang terjadi pada April 2014. Karena hal itu, industri film lokal bangkit dan menggelar sejumlah protes besar dan bahkan mengancam untuk memboikot Busan Film Festival 2016.
Para sineas mengutuk upaya sensor yang dilakukan Suh Byung Soo, sedangkan penyelenggara festival itu mengklaim tengah menderita 'pembalasan politik' dalam bentuk pemotongan dana negara secara drastis dan kajian audit yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah memutar film dokumenter itu secara perdana. Sejumlah anggota pendiri festival itu, termasuk mantan pimpinan Lee Yong Kwan dan mantan kepala pemasaran Jay Jeon, dipaksa untuk mundur dari jabatannya.
Korean Film Council memotong separuh dana tahunan untuk Busan Film Festival dari yang awalnya US$1,3 miliar pada 2014 menjadi US$731 ribu pada 2015. Namun, lembaga perfilman pemerintah itu menjelaskan bahwa itu telah sejalan dengan program baru untuk membiayai beberapa festival film lokal lain dengan skala lebih kecil.
Secara resmi, Presiden Park Geun Hye telah menjadikan promosi film-film Korea dan produk budaya lainnya sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Meski demikian, para jaksa belum lama ini menemukan bukti bahwa, selain 'daftar hitam' perintah untuk memotong dana untuk Busan Film Festival datang secara langsung dari kantor presiden menyusul kontroversi film dokumenter itu.
Di akhir Desember, serikat buruh Korean Film Council merilis sebuah pernyataan publik yang mengutuk kepala Kim Se Hoon karena telah 'gagal menjalankan perannya dan mendukung langkah-langkah administrasi Park Geun Hye yang tidak adil untuk menindas industri perfilman.
"Masalah paling serius adalah bahwa para pejabat sedang mencoba untuk mengontrol pemikiran kita," ujar pembuat film box-office Veteran, Ryoo Seung Wan.
Ia menambahkan, "Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah nilai terbaik kita dan dengan dirampasnya kebebasan kita seperti ini tentu sangat menggelisahkan."
Ryoo Seung Wan mengaku kurang lebih sadar dengan adanya 'daftar hitam' itu, karena orang-orang yang menjalankan program mengalami kesulitan memutar film The Unjust (2010) di beberapa festival film lokal. Film ini berkisah tentang bagaimana Korean National Police Agency mencoba menutupi sebuah kesalahan dalam satu kasus pembunuhan berantai pejabat dengan mempekerjakan seorang aktor untuk memainkan peran terduga pembunuh. (res/res)
Pada Selasa (7/2) kemarin, dilansir dari The Hollywood Reporter, Direktur Serikat Buruh Korea Selatan mengungkapkan bahwa para pembuat film telah menandatangani sebuah petisi yang meminta pemecatan kepala Korean Film Council Kim Se Hoon dan bekas pimpinan Busan Film Festival yang kini menjadi Wali Kota Busan Suh Byung Soo.
Para sineas mengutuk bahwa keduanya telah mendukung 'daftar hitam' pemerintah yang dibuat untuk mengecualikan ribuan seniman dari program-program negara yang memberikan dukungan terhadap artis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Park Geun Hye saat ini tengah menghadapi sebuah percobaan pemakzulan atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus 'daftar hitam' tersebut diharapkan untuk memberikan tekanan lebih jauh untuk sang kepala negara.
Pada Oktober 2014, Suh Byung Soo mencoba menghentikan Busan Film Festival untuk memutar The Truth Shall Not Sink With Sewol, sebuah film dokumenter kontroversial tentang tenggelamnya kapal ferry Sewol yang terjadi pada April 2014. Karena hal itu, industri film lokal bangkit dan menggelar sejumlah protes besar dan bahkan mengancam untuk memboikot Busan Film Festival 2016.
Para sineas mengutuk upaya sensor yang dilakukan Suh Byung Soo, sedangkan penyelenggara festival itu mengklaim tengah menderita 'pembalasan politik' dalam bentuk pemotongan dana negara secara drastis dan kajian audit yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah memutar film dokumenter itu secara perdana. Sejumlah anggota pendiri festival itu, termasuk mantan pimpinan Lee Yong Kwan dan mantan kepala pemasaran Jay Jeon, dipaksa untuk mundur dari jabatannya.
Korean Film Council memotong separuh dana tahunan untuk Busan Film Festival dari yang awalnya US$1,3 miliar pada 2014 menjadi US$731 ribu pada 2015. Namun, lembaga perfilman pemerintah itu menjelaskan bahwa itu telah sejalan dengan program baru untuk membiayai beberapa festival film lokal lain dengan skala lebih kecil.
Secara resmi, Presiden Park Geun Hye telah menjadikan promosi film-film Korea dan produk budaya lainnya sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Meski demikian, para jaksa belum lama ini menemukan bukti bahwa, selain 'daftar hitam' perintah untuk memotong dana untuk Busan Film Festival datang secara langsung dari kantor presiden menyusul kontroversi film dokumenter itu.
Di akhir Desember, serikat buruh Korean Film Council merilis sebuah pernyataan publik yang mengutuk kepala Kim Se Hoon karena telah 'gagal menjalankan perannya dan mendukung langkah-langkah administrasi Park Geun Hye yang tidak adil untuk menindas industri perfilman.
"Masalah paling serius adalah bahwa para pejabat sedang mencoba untuk mengontrol pemikiran kita," ujar pembuat film box-office Veteran, Ryoo Seung Wan.
Ia menambahkan, "Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah nilai terbaik kita dan dengan dirampasnya kebebasan kita seperti ini tentu sangat menggelisahkan."
Ryoo Seung Wan mengaku kurang lebih sadar dengan adanya 'daftar hitam' itu, karena orang-orang yang menjalankan program mengalami kesulitan memutar film The Unjust (2010) di beberapa festival film lokal. Film ini berkisah tentang bagaimana Korean National Police Agency mencoba menutupi sebuah kesalahan dalam satu kasus pembunuhan berantai pejabat dengan mempekerjakan seorang aktor untuk memainkan peran terduga pembunuh. (res/res)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK