Penyandang Disabilitas Indonesia Belum Punya Ruang dalam Seni
Muhammad Andika Putra | CNN Indonesia
Kamis, 08 Feb 2018 21:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Seni bisa dimiliki siapa pun: tua muda, kaya miskin, penyandang disabilitas sekali pun.
Kualitas penyandang disabilitas di Indonesia, tak bisa diremehkan. Itu dibuktikan oleh peneliti Pusat Pengkajian dan Pelayanan Disabilitas Universitas Brawijaya, Slamet Thohari.
Selama setahun ia berkunjung ke Yogyakarta, Banyuwangi, Makassar, dan Bali untuk melihat kualitas penyandang disabilitas dalam seni. Penelitian itu berakhir pada 2017.
Yogyakarta, kata Slamet, adalah kota dengan penyandang disabilitas aktif berkarya. Mereka bahkan punya beberapa komunitas, seperti Mariwoto yang fokus pada seni teater, Nalitari yang fokus pada seni tari dan Deaf Art Community yang menggeluti beberapa bidang seni.
"Mereka semua bagus, tapi kurang akses dan kesempatan, makanya enggak banyak orang yang tahu," kata Slamet saat diskusi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).
Selain itu, ia juga menyayangkan adanya masalah komunikasi antara seniman nondisabilitas dan seniman disabilitas. Padahal, menurutnya, komunikasi tersebut sangat penting untuk membuat seniman nondisabilitas tahu dan mendukung seniman disabilitas yang bisa berkarya.
Itu diamini asisten kurator Salihara Hendromasto Prasetyo.
"Itu benar, minim komunikasi. Mungkin komunikasi tersebut bisa dijalin melalui acara yang menampilkan karya seniman disabilitas. Tapi butuh proses panjang," kata Hendro.
Di Indonesia, acara seperti itu masih jarang. Tidak seperti di negara lain. Ia mencontohkan, di Inggris ada acara untuk seniman disabilitas yang bertajuk DaDaFest. Acara itu sudah berlangsung konsisten sejak 1984.
Berangkat dari situlah Hendro dan kelompoknya menggagas suatu acara untuk seniman didabilitas. Acara itu sudah disetujui dan akan digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober mendatang.
"Lewat acara itu kami ingin bicara soal karya, bukan soal siapa. Kadang karya seni yang tidak bagus dinilai bagus karena dibuat seniman disabilitas. Kalau seperti itu namanya iba, bukan apresiasi. Kami ingin mengubah pola pikir itu," kata Hendro.
Bukan hanya mengusahakan acara di dalam negeri. Diskusi kemarin juga membentuk tim yang ingin bekerja sama dengan Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) agar bisa menampilkan karya seniman disabilitas di ajang internasional.
Tim akan mengajukan surat agar bisa bertemu dengan pihak Inasgoc.
"Kami berharap bisa tampil di Asian Para Games 2018, kan belum tentu bisa terselenggara di Indonesia lagi. Untuk formatnya tampil seperti, apa kami masih belum tahu," kata Slamet.
Menurutnya, seni tari dan seni musik bisa ditampilkan dalam ajang Asian Para Games 2018. Bila itu terlalu rumit, ia melanjutkan, bisa diadakan pameran lukisan.
"Teman-teman seniman disabilitas ingin menunjukkan bahwa mereka bisa, bukan hanya atlet disabilitas saja. Intinya ingin menunjukkan bagaimana ajang itu menjadi kampanye terhadap keadilan penyandang disabilitas," kata Slamet.
Slamet juga meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan penyandang disabilitas di Indonesia karena menurutnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum mengakomodasi mereka.
"Dalam UU itu tidak ada yang membahas soal isu seni dan budaya bagi penyandang disabilitas. Isu olahraga juga enggak ada, tapi penyandang disabilitas terakomodasi karena ada perlombaan untuk atlet penyandang disabilitas," kata Slamet.
Di sisi lain, tenaga ahli isu disabilitas Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Marthella Rivera mengatakan pemerintah sebenarnya perhatian terhadap penyandang disabilitas. Saat ini pemerintah sedang merancang tujuh Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU Penyandang Disabilitas.
Perencanaan itu cukup lama, lantaran sebelumnya direncanakan ada 15 PP. Pemerintah kemudian menyederhanakannya menjadi satu PP yang banyak disebut publik sebagai 'PP sapu jagat.' Namun itu juga menuai banyak kritik dari penyandang disabilitas. Kini, disepakati ada tujuh PP.
"Salah satu PP [mengatur] tentang akomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Mulai dari sekolah menyediakan pengajar yang bisa komunikasi dengan penyandang disabilitas atau sekolah yang ada akses untuk murid dengan kursi roda," kata Marthella.
Marthella mengatakan, batas waktu PP adalah April mendatang. Bappenas mengawal tujuh PP yang sedang dikerjakan oleh tujuh kementerian yang berbeda itu. (rsa)
Kualitas penyandang disabilitas di Indonesia, tak bisa diremehkan. Itu dibuktikan oleh peneliti Pusat Pengkajian dan Pelayanan Disabilitas Universitas Brawijaya, Slamet Thohari.
Selama setahun ia berkunjung ke Yogyakarta, Banyuwangi, Makassar, dan Bali untuk melihat kualitas penyandang disabilitas dalam seni. Penelitian itu berakhir pada 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka semua bagus, tapi kurang akses dan kesempatan, makanya enggak banyak orang yang tahu," kata Slamet saat diskusi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).
Itu diamini asisten kurator Salihara Hendromasto Prasetyo.
"Itu benar, minim komunikasi. Mungkin komunikasi tersebut bisa dijalin melalui acara yang menampilkan karya seniman disabilitas. Tapi butuh proses panjang," kata Hendro.
Di Indonesia, acara seperti itu masih jarang. Tidak seperti di negara lain. Ia mencontohkan, di Inggris ada acara untuk seniman disabilitas yang bertajuk DaDaFest. Acara itu sudah berlangsung konsisten sejak 1984.
Berangkat dari situlah Hendro dan kelompoknya menggagas suatu acara untuk seniman didabilitas. Acara itu sudah disetujui dan akan digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober mendatang.
"Lewat acara itu kami ingin bicara soal karya, bukan soal siapa. Kadang karya seni yang tidak bagus dinilai bagus karena dibuat seniman disabilitas. Kalau seperti itu namanya iba, bukan apresiasi. Kami ingin mengubah pola pikir itu," kata Hendro.
Bukan hanya mengusahakan acara di dalam negeri. Diskusi kemarin juga membentuk tim yang ingin bekerja sama dengan Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) agar bisa menampilkan karya seniman disabilitas di ajang internasional.
Tim akan mengajukan surat agar bisa bertemu dengan pihak Inasgoc.
"Kami berharap bisa tampil di Asian Para Games 2018, kan belum tentu bisa terselenggara di Indonesia lagi. Untuk formatnya tampil seperti, apa kami masih belum tahu," kata Slamet.
Menurutnya, seni tari dan seni musik bisa ditampilkan dalam ajang Asian Para Games 2018. Bila itu terlalu rumit, ia melanjutkan, bisa diadakan pameran lukisan.
"Teman-teman seniman disabilitas ingin menunjukkan bahwa mereka bisa, bukan hanya atlet disabilitas saja. Intinya ingin menunjukkan bagaimana ajang itu menjadi kampanye terhadap keadilan penyandang disabilitas," kata Slamet.
Lihat juga:Terpuaskan Aksi 'Dingin' Incubus di Jakarta |
Slamet juga meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan penyandang disabilitas di Indonesia karena menurutnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum mengakomodasi mereka.
"Dalam UU itu tidak ada yang membahas soal isu seni dan budaya bagi penyandang disabilitas. Isu olahraga juga enggak ada, tapi penyandang disabilitas terakomodasi karena ada perlombaan untuk atlet penyandang disabilitas," kata Slamet.
Di sisi lain, tenaga ahli isu disabilitas Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Marthella Rivera mengatakan pemerintah sebenarnya perhatian terhadap penyandang disabilitas. Saat ini pemerintah sedang merancang tujuh Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU Penyandang Disabilitas.
Perencanaan itu cukup lama, lantaran sebelumnya direncanakan ada 15 PP. Pemerintah kemudian menyederhanakannya menjadi satu PP yang banyak disebut publik sebagai 'PP sapu jagat.' Namun itu juga menuai banyak kritik dari penyandang disabilitas. Kini, disepakati ada tujuh PP.
"Salah satu PP [mengatur] tentang akomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Mulai dari sekolah menyediakan pengajar yang bisa komunikasi dengan penyandang disabilitas atau sekolah yang ada akses untuk murid dengan kursi roda," kata Marthella.
Marthella mengatakan, batas waktu PP adalah April mendatang. Bappenas mengawal tujuh PP yang sedang dikerjakan oleh tujuh kementerian yang berbeda itu. (rsa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK