Hari Penyiaran Nasional, 85 Tahun Tanpa Penetapan

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia | Minggu, 01/04/2018 07:03 WIB
Hari Penyiaran Nasional, 85 Tahun Tanpa Penetapan Gedung Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang sudah direnovasi dan digunakan oleh RRI pada pertengahan era 1950an. Reproduksi dari foto yang berada di museum RRI Solo. (CNN Indonesia/M. Andika Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hari ini Indonesia memperingati 85 tahun Hari Penyiaran Nasional. Satu April dipilih karena di tanggal yang sama pada 1933, berdiri radio milik orang Indonesia pertama bernama Solosche Radio Vereeniging (SRV).

Namun, perayaan yang berlangsung sejak 2010 itu seperti tak diakui negara. Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan Hari Penyiaran Nasional lewat Keputusan Presiden (Keppres).

Menoleh ke belakang, upaya penetapan hari perayaan nasional berawal dari insan penyiaran Kota Solo dan mayarakat sekitar pada 2009. Peneliti sejarah penyiaran Hari Wiryawan, yang saat itu menjabat sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, adalah salah satu yang menggagas Hari Penyiaran Nasional.


"Setelah rapat, kami mendeklarasikan Hari Penyiaran Nasional di Solo. Akhir 2009, saya melaporkan deklarasi itu ke Pak Joko Widodo [Jokowi] selaku Wali Kota Solo. Saya bilang ke beliau bahwa ingin ada deklarasi tingkat nasional tahun 2010," kata Hari kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Hari mengatakan saat itu Jokowi membantu proses Birokrasi deklarasi Hari Penyiaran skala nasional. Jokowi membuat surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk deklarasi Hari Penyiaran skala nasional.

Akhirnya deklarasi tingkat nasional terselenggara di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo. Acara itu dihadiri Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), KPI Pusat, seluruh perwakilan KPID, insan penyiaran dan masyarakat.

Walau sudah deklarasi skala nasional, penetapan dari pemerintah pusat tak kunjung keluar. Hari memutuskan mengirim surat kepada Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.
Hari Penyiaran Nasional, 85 Tahun Tanpa PenetapanPeneliti Sejarah Penyiaran Hari Wiryawan yang menulis buku Mangkunegoro VII & Awal Penyiaran Indonesia. (CNN Indonesia/M. Andika Putra)
"Awal 2011, saya dipanggil Kominfo, bertemu dengan salah satu direktur jenderal yang menjelaskan bahwa sudah ada nota dari Sudi Silalahi [Menteri Sekretaris Negara saat itu] untuk menindaklanjuti penetapan Hari Penyiaran Nasional kepada Tifatul Sembiring [Menteri Kominfo saat itu]," kata Hari.

Hari melanjutkan, "Setelah itu ada pertemuan dengan seluruh KPID dan menteri untuk mengkaji. Kemudian, 1 April 2011, Kominfo memperingati Hari Penyiaran Nasional. Tapi tidak jelas, karena belum ditetapkan," kata Hari.

Bukan hanya ketidakjelasan peringatan Hari Penyiaran Nasional di tingkat pusat, Pemerintah Kota Solo pun mengalami hal serupa. Menurut Hari, pemerintah seakan tak peduli dengan sejarah penyiaran yang sangat penting.

Meski demikian, Hari bersama teman-temannya tetap merayakan Hari Penyiaran Nasional. Ia mengadakan seminar dan tur sejarah untuk pelajar tanpa biaya pemerintah. Namun, perayaan itu tak tersorot karena belum ada penetapan.

Serupa dengan keadaan itu, KPI juga merayakan Hari Penyiaran Nasional dengan cara sendiri. Mulai dari rapat sampai koordinasi dengan seluruh KPID.

"Kami bahas isu-isu strategis, saat ini seperti undang-undang penyiaran. Isu strategis kemarin itu adalah tahun lalu masalah KPID yang katanya tidak bisa diandalkan lagi oleh APBD. Hal-hal yang seperti itu, jadi pekerjaan rumah KPI," kata Ketua KPI Yuliandre Darwis.

Andre yang menjabat sejak tahun 2016 mengklaim lembaga yang ia pimpin sangat mendorong penetapan hari penyiaran nasional. Sejak 2016, KPI membuat draf Keppres tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional.
Hari Penyiaran Nasional, 85 Tahun Tanpa PenetapanKetua KPI Yuliandre Darwis mengklaim lembaga yang ia pimpin sangat mendorong penetapan hari penyiaran nasional. (CNN Indonesia/M. Andika Putra
Keppres itu, kata Andre, diajukan ke Jokowi pada awal 2017 dan harus melewati Kominfo dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Draf Keppres tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional baru diparaf Menteri Kominfo Rudiantara dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada awal 2018.

"Ya itu, agak sedikit lambat [sampai] di meja Presiden," kata Andre.

Sementara, Kasubdit Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Syaharuddin memberikan penjelasan serupa.

"Kominfo terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara untuk mempercepat penetapan Keppres Hari Penyiaran Nasional. Diharapkan sebelum perayaan Hari Penyiaran Nasional 1 April 2018 di Palu, Sulawesi Tengah, Keppres sudah ditandatangani oleh Presiden," kata Syaharuddin.

Hari Penyiaran Nasional yang tak kunjung ditetapkan menjadi menarik lantaran selalu berkaitan dengan Jokowi. Saat dideklarasikan, ia menjabat sebagai Wali Kota Solo dan saat ini ia menjadi presiden yang seharusnya tidak sulit untuk menetapkan hari itu.

Kepala Divisi Konservasi dan Narasi Museum Universitas Sebelas Maret Susanto menilai hari penyiaran yang belum ditetapkan karena pemerintah tidak paham. Pasalnya, setiap kebijakan harus didasari pemahaman antara penyampai kebijakan dan pembuat kebijakan.

"Padahal, peringatan Hari Penyiaran Nasional sangat penting untuk mengetahui sejarah. Bukan hanya soal penyiaran, tapi juga hari peningkatan moral masyarakat Indonesia melalui kebudayaan. Sejak itu banyak siaran radio dengan konten budaya Indonesia," kata Susanto. (res)