Helmy Yahya Jelaskan Dewas TVRI Tahu Soal Siaran Liga Inggris

Jakarta, CNN Indonesia -- Helmy Yahya menjelaskan bahwa Dewan Pengawas TVRI mengetahui proses stasiun televisi milik negara tersebut membeli hak siar Liga Inggris.

Hal ini adalah bantahan Helmy atas alasan Dewas yang menyebut transparansi pembelian hak siar liga itu jadi salah satu sebab pemecatan dirinya sebagai Direktur Utama TVRI.

Helmy Yahya sebelumnya dipecat dari jabatan Dirut dalam Surat Keputusan (SK) Dewas LPP TVRI Nomor 8 Tahun 2020. Ada lima alasan yang membuat Helmy dipecat, salah satu alasannya pembelian program siaran berbiaya besar yaitu Liga Inggris.

"Saudara tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program siaran berbiaya besar antara Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI," bunyi alasan pada SK tersebut.

KISRUH TVRI: HELMY YAHYA VS DEWAS Kronologi Kisruh TVRI Berbuntut Pemecatan Helmy Yahya INFOGRAFIS: Sejarah TVRI, Stasiun Televisi Pertama Indonesia Dipecat Dewas TVRI, Helmy Yahya Ambil Langkah Hukum Detik-detik Penyegelan Ruang Dewas TVRI oleh Karyawan

Helmy menjelaskan bahwa alasan itu tidak tepat dan berbeda dengan yang sebenarnya terjadi. Ia menjelaskan Dewas mengetahui proses TVRI memperoleh hak siar Liga Inggris.

Bahkan, kepada media, Helmy memperlihatkan foto Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin yang menghadiri peluncuran Liga Inggris.

Helmy menjelaskan, setiap stasiun televisi di dunia ingin memiliki killer content atau konten yang membuat orang menonton televisi, seperti Liga Inggris.

TVRI dipercaya memegang hak siar Liga Inggris di Indonesia karena memiliki jangkauan lima kali lebih besar ketimbang stasiun televisi lain.

"Akhirnya kami kerja sama dengan Mola TV. Saya enggak percaya, anggaran enggak ada tetapi bisa dapat. Ada yang bertanya kok bisa dapat, saya hanya menjawab ini rezeki anak soleh," kata Helmy saat jumpa media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program TVRI Apni Jaya Putra, menjelaskan kronologi penjelasan Liga Inggris kepada Dewas.

Penjelasan secara informal disebut telah disampaikan kepada anggota Dewas, Pamungkas Trishadiatmoko, dan sudah disampaikan secara formal lewat rapat pada 17 Juli 2019.

Apni mengatakan rapat yang dipimpin oleh Arief itu dihadiri oleh seluruh jajaran direksi dan semua anggota Dewas, kecuali Moko yang kala itu ada kegiatan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Kepada Dewas [dalam rapat itu], dilaporkan jenis kerja sama, kemudian harga, pendapatan, dan sistem. Dewas memberikan arahan melalui SK Dewas Nomor 127 Tanggal 18 Juli 2019 yang berisikan emat arahan," kata Apni.

Helmy Yahya bersama dengan sejumlah direktur TVRI menjelaskan bantahan sebab pemecatan oleh Dewan Pengawas. (CNN Indonesia/ Safir Makki)

Menyambung penjelasan Apni, Helmy mengatakan bahwa Dewas tahu bagaimana proses pembelian hak siar Liga Inggris. Dengan begitu alasan pemecatan yang tertulis dalam SK dari Dewas ia anggap tidak relevan.

Kemudian Helmy meminta Direktur Keuangan TVRI, Isnan Rahmanto, memberikan penjelasan pengelolaan keuangan Liga Inggris. Hal ini karena Dewas mempermasalahkan pelaksanaan tertib administrasi anggaran dalam SK pemecatan Helmy.

Isnan menjelaskan bahwa TVRI menerima anggaran dari pemerintah yang disusun setiap tahun. Sementara itu, pembelian hak siar Liga Inggris terjadi pada pertengahan 2019 yang berarti belum ada penganggaran untuk siaran tersebut.

"Kami putuskan anggaran [pembelian hak siar Liga Inggris] dimungkinkan dibiayai lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat TVRI. Kami usahakan untuk membiayai program ini," kata Isnan.

Helmy menimpali, "Anggaran kami memang tidak ada, tapi setiap tahun kami ada PNBP yang kami hitung ini bisa masuk [untuk membiayai pembelian hak siar Liga Inggris]."

Helmy Yahya mengaku akan menempuh langkah hukum terkait pemecatan dirinya sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas. (CNN Indonesia/ Safir Makki)

Selain memberikan penjelasan soal Liga Inggris yang dipermasalahkan Dewas, Helmy juga memberikan penjelasan terhadap empat alasan lain. Ia menyebut punya bukti kuat bahwa lima alasan pemecatan dirinya tidak tepat.

Helmy Yahya mengatakan akan mengambil langkah hukum untuk menghadapi pemecatan dirinya sebagai Dirut TVRI. Ia menunjuk Chandra Hamzah dan Wibowo Mukti sebagai kuasa hukum.

Chandra menjelaskan dirinya telah menyiapkan langkah hukum bersama timnya untuk merespons Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 3 Tahun 2019. Dalam surat itu tertulis lima alasan pemecatan Helmy.

"Kami siapkan (langkah-langkah hukum) dalam waktu yang tidak terlampau lama dan akan segera kami luncurkan," kata Chandra. (adp/end)