"Jadi kami menghormati dulu, Komisi I minta diselesaikan dulu di parlemen. Jadi kami menunggu dulu. Kemarin ada permintaan kayak gitu, jadi kami memutuskan (menunda)," kata Helmy di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (12/2) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya enggak tahu, tanya ke teman-teman DPR. Saya enggak tahu," kata Helmy.
Sebelumnya, Dewas TVRI telah mengeluarkan surat pernyataan menanggapi kehebohan pemberhentian Helmy. Dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, mereka menyatakan pemberhentian Helmy selaku Dirut efektif dimulai pada 16 Januari 2020.
Dewas mengatakan, pihaknya telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian atau SPRP kepada Helmy pada 4 Desember 2019. Hal itu dilakukan karena sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Helmy berhak untuk membela diri.
Pembelaan tersebut disampaikan Helmy lewat surat pembelaan diri pada 18 Desember. Namun Sidang Pleno Dewan Pengawas menyebut tidak menerima jawaban Helmy.
[Gambas:Video CNN]
(adp/end)