Pengacara kondang Hotman Paris membuka lapak jasa konsultasi hukum gratis yang disebut Hotman 911. Untuk sesi pertama, ia menggelar di Atlas Beach Fest, di Canggu, Badung, Bali, pada Jumat (2/9).
"Pada dasarnya mirip acara Kopi Joni. Saya memberikan konsultasi hukum gratis untuk rakyat, terutama kasus yang sedang viral," kata Hotman.
Jasa gratis Hotman Paris itupun menarik minat warga. Terpantau sejumlah warga datang dan mengadukan masalah hukum mereka yang selama ini dialami.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga secara terbuka berkonsultasi dengan tim Hotman tanpa syarat apapun. Tim Hotman pun melakukan screening terhadap kasus hukum yang dikonsultasikan secara langsung.
Hotman pun mengatakan ia dan timnya akan berpindah-pindah tempat ke seluruh Indonesia dalam menggelar jasa konsultasi hukum secara gratis ini.
![]() |
"Orang yang butuh bantuan hukum sensitif silakan datang. Seperti kasus pencurian cokelat di Alfamart, karyawan yang harus menanggung, mereka tak berdaya. Wanita yang dipukuli di SPBU," kata Hotman.
"Kami fokus membantu rakyat ekonomi lemah. Kalau orang kaya enggak masuk di sini, yang menyentuh hati Nurani itu, ya rakyat lemah," katanya.
Hotman mengakui bahwa niatnya ini berpotensi membuat dirinya kehilangan puluhan miliar yang semestinya bisa didapat dari jasanya membela klien di hadapan meja hijau.
"Bukan kehilangan lagi potensi, saya sudah hilang puluhan miliar. Waktu investasi bodong di Jakarta dulu, begitu banyak kasus, banyak warga yang rugi datang ke Kopi Joni," kata Hotman.
"Tapi, bersamaan juga datang para konglomerat. Karena saya sudah bertemu dengan para korban, saya tidak bisa lagi mewakili si pengusaha ini. Akhirnya, kadang ada yang menjanjikan saya sampai Rp 10 miliar untuk satu perkara," katanya.
"Iya tidak bisa lagi, karena saya keburu ketemu lawannya yaitu si korban, karena itu melanggar kode etik. Kalau soal kehilangan saya banyak kehilangan, tapi harus konsekuen kalau sudah mulai, harus dilaksanakan," lanjutnya.
Hotman Paris menyebut Bali sebagai tempat pariwisata memiliki banyak potensi perkara hukum. Hanya saja, mungkin ada masyarakat yang tidak kuat membayar pengacara.