Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan Human Rights. Hal itu dikatakan SYL saat membuka Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Kerja Pertanian G20 atau Agriculture Ministers Meeting (AMM) pada Selasa (28/9).
"Persoalan tentang pangan adalah persoalan yang berkaitan dengan Human Rights, Kehadiran seluruh delegasi di sini menunjukkan komitmen kita semua untuk mengatasi ancaman krisis pangan global dan dukungan penuh kepada Presidensi G20 Indonesia," kata SYL di Jimbaran, Bali.
Tantangan global seperti krisis perubahan iklim, pandemi Covid-19, hingga eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia itu disebut SYL menuntut gerakan dan komitmen bersama seluruh negara G20 untuk mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan.
"Kita harus melakukan tindakan segera dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, untuk mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, serta memastikan produksi pangan, gizi, dan lingkungan yang lebih baik, tidak ada yang terlewatkan dan tertinggal," ujarnya.
AMM sendiri berfokus pada tiga isu prioritas. Pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua.
"Dan yang terakhir adalah kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan," kata SYL.
Menurut SYL, ketiga isu prioritas tersebut akan mudah terealisasi apabila semua negara G20 berkomitmen untuk bergerak bersama.
"Kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang, Kami yakin, hanya dengan kolaborasi dan sinergi yang erat kita dapat mewujudkan Recover Together, Recover Stronger," kata SYL.
(adv/adv)