Inflasi Mei 2,84%, Kemendagri Fokus Pantau Distribusi Komoditas Impor

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyampaikan angka inflasi Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara year-on-year (yoy) pada Mei 2024 sebesar 2,84 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi secara YoY pada bulan sebelumnya yang sebesar 3 persen. Penurunan ini tak lepas dari kerja keras berbagai stakeholders terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/6).

"Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang," katanya.

Meski inflasi periode ini menurun, ia menekankan pemerintah pusat dengan bantuan Pemda untuk terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran.

Di samping itu, Tomsi juga meminta agar para stakeholders terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk.

Pasalnya, ihwal ketepatan waktu dan distribusi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia baik mingguan maupun bulanan.

"Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya," ujar dia.

Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.

Adapun sepuluh provinsi itu terdiri dari Papua Tengah (5,39 persen), Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), dan Sumatera Utara (4,26 persen).

Ada juga Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).

"Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh tertinggi. Ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional," pungkasnya.