Hanni NewJeans Dinilai Bukan Karyawan, Kasus Dugaan Intimidasi Ditutup

Hanni NewJeans dinyatakan tidak bisa diklasifikasikan sebagai karyawan menurut hukum. Hal itu membuat Hanni tidak memenuhi syarat untuk perlindungan perundungan di tempat kerja yang diberikan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Pemerintah, melalui Kantor Ketenagakerjaan Regional Seoul, pada Rabu (20/11) mengumumkan telah menutup penyelidikan terhadap kasus yang diajukan penggemar Hanni.

Lihat Juga : Hanni NewJeans Nangis Bersaksi soal Perundungan di Tempat Kerja

Hal tersebut terjadi setelah penyanyi itu melaporkan bahwa seorang manajer dari grup K-pop lain di bawah HYBE memerintahkan artis mereka untuk "mengabaikan" Hanni di kantor pusat HYBE di pusat kota Seoul.

Tuduhan awal dibuat pada 11 September, dengan pengaduan penggemar diajukan segera setelahnya.

"Kami menutup kasus tersebut karena sulit untuk menganggap [Hanni] sebagai karyawan yang didefinisikan oleh Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan," kata Kantor Ketenagakerjaan Seoul seperti diberitakan Korea JoongAng Daily.

Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, karyawan didefinisikan sebagai "seseorang, terlepas dari jenis pekerjaannya, yang menawarkan tenaga kerja kepada suatu bisnis atau tempat kerja untuk tujuan mendapatkan upah," yang menunjukkan hubungan bawahan dengan pemberi kerja.

[Gambas:Video CNN]

Keputusan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa kontrak manajemen antara Hanni dan agensinya, ADOR, merupakan perjanjian antara "dua pihak yang setara" dan tidak menjadikannya sebagai bawahan perusahaan.

Kantor ketenagakerjaan merinci alasan Hanni tidak memenuhi kriteria sebagai karyawan, seperti ia tidak tunduk pada aturan yang sama dengan staf perusahaan, ia tidak memiliki jam kerja tetap atau lokasi tertentu.

Hanni juga dinyatakan menanggung biaya terkait aktivitas dengan perusahaan, ia menerima bagian dari keuntungan alih-alih upah, ia membayar pajak sebagai pendapatan bisnis alih-alih gaji atau upah dan menanggung keuntungan dan kerugian dari aktivitasnya.

Kantor Ketenagakerjaan juga merujuk pada putusan Mahkamah Agung tahun 2019 yang menggolongkan kontrak antara artis dan agensi mereka sebagai kontrak berbasis komisi, alih-alih berbasis pekerjaan.

Keputusan ini diambil sekitar satu bulan setelah Hanni hadir dalam audit parlemen pada 15 Oktober dan mendesak Majelis Nasional mengakui artis sebagai "manusia."

Anggota parlemen dari kedua partai politik utama Korea Selatan menyatakan keprihatinan atas celah hukum yang membuat artis tidak terlindungi.

Keputusan itu juga diambil di tengah hubungan member NewJeans dengan agensinya, ADOR, memanas imbas perseteruan mantan CEO Min Hee-jin dengan HYBE.

NewJeans mengirimkan surat resmi kepada ADOR pada 13 November, meminta perubahan seperti mengembalikan mantan CEO Min Hee-jin sebagai pimpinan perusahaan.

Girl group tersebut memperingatkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan agensi tersebut jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.