Menteri Karding dan 5 Pemda di Sulteng Sepakati MoU Perlindungan PMI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus melanjutkan upaya memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) secara menyeluruh, termasuk dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan lima kabupaten/kota Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso dan Palu.

Dalam sambutannya setelah penandatangan MoU, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, langkah ini bertujuan membangun sistem migrasi tenaga kerja yang aman, legal, dan terpadu, sekaligus mencegah praktik perdagangan orang yang masih marak terjadi di kantong-kantong migran daerah.

"Kita tidak ingin ada lagi warga Indonesia, khususnya dari Sulawesi Tengah, yang menjadi korban perdagangan orang atau bekerja ke luar negeri secara ilegal karena ketidaktahuan atau dimanfaatkan oleh calo," kata Karding di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa (10/6).

Karding menjelaskan, selama ini masih banyak pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur atau ilegal karena daerah asal belum memiliki sistem yang mendukung migrasi aman. Melalui MoU ini, KemenP2MI ingin memperkuat infrastruktur layanan migrasi mulai dari tingkat desa, sekolah, hingga kabupaten.

"Kalau sistem migrasi ini dibangun dengan baik, maka anak-anak kita bisa bekerja ke luar negeri dengan pelindungan penuh, mendapat hak yang layak, dan bisa kembali dengan keterampilan dan pengalaman yang berguna," ujarnya.

Karding yang juga berasal dari Sulteng menekankan, kerja sama antara pusat melalui KemenP2MI dengan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh berhenti di penandatanganan MoU saja, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan.

"Kita harus punya data yang jelas, layanan migrasi yang aktif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengiriman ilegal. Negara harus hadir sebelum warga kita berangkat, bukan hanya setelah ada masalah," kata Karding.

MoU ini sekaligus membuka jalan untuk pembentukan Migran Center di berbagai kabupaten/kota yang akan menjadi pusat pelatihan, informasi, dan layanan satu pintu bagi calon pekerja migran.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula Deklarasi Bersama Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Agus Nugroho dengan disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan kepala daerah.

"Kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama masyarakat dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan memberantas penempatan pekerja migran Indonesia ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujar Irjen Pol. Agus Nugroho.