Dukung Petisi Amandemen, Perwira Dipenjara

Yangon, CNN Indonesia -- Militer Myanmar menjatuhkan hukuman penjara dua tahun pada seorang perwira yang menandatangani petisi mendukung amandemen undang-undang dasar untuk mengurangi peran politik militer dalam politik.

Istri Mayor Kyaw Win mengatakan suaminya dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer pada Jumat (5/12) setelah ditahan sejak bulan April.

"Dia tidak mendapat hak didampingi oleh pengacara untuk membantu pembelaan dirinya dan ini sejalan dengan prosedur hukum pengadilan militer," ujar isteri Kyaw Win kepada kantor berita Reuters pada Senin (8/12).

Militer Myanmar tidak mempunya juru bicara dan tidak pernah berbicara kepada media, sementara kantor juru bicara pemerintah Ye Htut tidak menjawab permintaan wawancara terkait masalah ini.

Awal tahun ini, Liga Nasional Bagi Demokrasi, NLD, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menjadi ujung tombak kampanye untuk mencabut bagian 436 UUD Myanmar yang memberi hak veto kepada anggota parlemen dari militer atas usul amandemen pada bagian-bagian UUD seperti larangan Suu Kyi mengikuti pemilihan presiden.

Dalam satu tahun terakhir Aung San Suu Kyi sering mengkritik pemerintah karena dianggap memperlambat reformasi.

Pilihan Redaksi AS Tidak Berharap Suu Kyi Ikut Pilpres Pembungkaman Pers di Myanmar Perjalanan Myanmar Menuju Demokrasi Ban Ki-Moon Desak Myanmar Hargai Hak Rohingya

Pemerintah militer Myanmar mundur dari kekuasaan pada Maret 2011 dan sejak itu satu pemerintah semi-sipil melakukan sejumlah reformasi seperti pembebasan tahanan politik.

Meski militer menyerahkan sejumlah kecil kekuatan politik ke tangan sipil, antara lain dengan mengijinkan pensiunan perwira bergabung dengan partai Solidaritas dan Pembangunan, USDP, militer telah mengukuhkan perannya dalam pemerintahan melalui UUD yang disusun pada 2008.

Perubahan besar harus didukung oleh lebih dari 75 persen anggota parlemen, yang membuat anggota parlemen yang merupakan pensiunan militer dan sekutu mereka di USDP bisa memveto setiap usul amandemen.

Pada saat petisi NLD dijalankan, militer mengeluarkan perintah yang melarang perwira menandatangani petisi tersebut.

Berdasarkan UUD, 25 persen kursi parlemen disisihkan untuk militer dan setengah kursi sisanya dikuasai oleh USDP yang terdiri dari pensiunan tentara.