Pernyataan ini dikemukakan oleh Luhut Pandjaitan, mantan komandan Kopassus, di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington DC, Selasa (9/12).
Namun Luhut mengatakan Jakarta tidak berencana mempergunakan kekuatan militer untuk mengatasi perselisihan wilayah di Laut Cina Selatan dan akan terus meningkatkan dialog antara Beijing dan negara-negara lain yang terlibat perebutan wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara resmi, Indonesia dan Tiongkok sepakat kepulauan itu merupakan bagian dari provinsi Riau.
Tetapi pada April, militer Indonesia menuduh Tiongkok memasukkan Natuna ke dalam "Garis-9", garis batas tak jelas yang digunakan dalam peta Tiongkok untuk mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut Cina Selatan.
"Terkait Natuna, kami menyadari benar bahwa ini adalah wilayah Indonesia," kata Luhut seperti dikutip kantor berita Reuters.
Luhut mengatakan Indonesia memiliki peran untuk menyimbangkan kekuatan di Asia dan berencana meningkatkan produk domestik brutonya hingga 1,5 persen dalam lima tahun ke depan.
"Kami mengkaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen… jadi pada 2019, anggaran militer nasional bisa mencapai US$20 miliar per tahun," katanya.
"Jika anda melihat militer Tiongkok - jauh lebih kuat - an jika anda melihat India, Indonesia….Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang kekuatan di wilayah."
Luhut mengatakan Indonesia berniat memperkuat angkatan laut agar bisa melakukan patroli laut lebih banyak dan meningkatkan tiga skuadron C-130 menjadi lima skuadron.
Dia mengatakan drone akan memainkan peran penting dalam strategi perlindungan perbatasan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, kopassus akan berkonsentrasi memerangi ISIS dimana sekitar 300 warga Indonesia sudah bergabung di Timur Tengah.