Diberitakan Reuters, Rabu (10/12), protes ini menyusul pindah agamanya 250 umat Muslim ke Hindu dari kawasan miskin kota Agra pekan ini. Beberapa orang yang ikut dalam prosesi itu melapor ke polisi, mengaku terkecoh dengan iming-iming yang dilancarkan beberapa kelompok Hindu.
Beberapa keluarga Muslim di kota tempat Taj Mahal berdiri itu mengaku dibohongi namun enggan melaporkannya karena takut mendapatkan ancaman kekerasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa mengatakan terpaksa pindah agama karena diancam.
"Kami diimingi akan mendapatkan kartu miskin, kartu Aadhar, dan polisi tidak akan mengganggu kami. Kami sangat miskin, apa yang harus kami lakukan," ujar seorang warga kepada NDTV yang dikutip al-Jazeera.
Kelompok oposisi di parlemen mengecam cara tersebut. Mereka mengatakan, pemerintah seharusnya menegakkan konstitusi India yang sekuler dan tidak mencampuri urusan beragama rakyat.
"Parlemen harus memastikan konstitusi India tidak dilanggar. Ada agenda jahat," kata pemimpin partai oposisi, Partai Kongres, Anand Sharma.
Hal ini diakui oleh Mayawati, anggota partai oposisi lainnya, Partai Bahujan Samaj (BSP) yang mengatakan bahwa keluarga Muslim di Agra dipaksa dan diimingi untuk pindah agama.
Hal serupa, kata dia, terjadi di Aligarh akhir bulan lalu saat banyak warga Kristen pindah ke Hindu. Menurutnya, hal ini akan menciptakan ketegangan beragama di India.
"Pemerintah harus memerhatikan dengan serius insiden di Agra. Tindakan tegas harus diambil," kata Mayawati, dikutip dari Times of India.
Kelompok minoritas Muslim di India mengatakan bahwa organisasi Hindu semakin berani setelah partai BJP memenangkan pemilu yang mengantarkan Narendra Modi menjadi perdana menteri.
Menteri Pemerintah Mukhtar Abbas Naqvi mengatakan kritik dan protes dari kubu oposisi tidak mengambil kesimpulan sendiri dalam kasus ini dan membiarkan polisi melakukan penyelidikan.
"Kami berkomitmen menegakkan sekulerisme seperti yang lainnya," kata Naqvi.