Korupsi, Pejabat Tiongkok Diturunkan Jabatannya

Beijing, CNN Indonesia -- Pihak berwenang Tiongkok menurunkan jabatan sekitar 1.000 pejabat pemerintah yang memiliki keluarga di luar negeri dan menolak untuk pulang.

Media milik pemerintah melaporkan langkah ini merupakan upaya mengatasi korupsi paling baru dari pemerintah Tiongkok.

Kantor berita Xinhua mengutip Departemen Organisasi Komite Sentral Partai Komunis yang menyatakan bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi lebih dari 3,200 pejabat tingkat daerah atau pusat yang memiliki anak atau isteri yang telah bermigrasi ke luar negeri.

Xinhua melaporkan bahwa para pejabat yang dikenal dengan sebutan pejabat “telanjang” di sana, mempergunakan keluarga mereka sebagai “saluran untuk mengirim aset yang didapat dengan tidak jujur itu ke luar negeri, dan sebagai persiapan untuk melarikan diri”.

“Departemen kepegawaian di seluruh negeri telah mengajak bicara para pejabat “telanjang ini” dan meminta mereka memilih antara jabatan yang tidak sensitif atau membawa pulang keluarga mereka,” lapor Xinhua.

“Mereka yang menolak telah didisiplinkan dan departemen kepegawaian akan mengawasis perilaku mereka secara rutin”.

Pilihan Redaksi Pejabat Tiongkok Timbun Satu Ton Uang Tunai Diduga Korupsi, Tiongkok Ancam Tutup Media Lokal Korupsi, Mantan Pejabat Tinggi Tiongkok Ditangkap Jenderal Penerima Suap Cinta Emas

Kepemimpinan Partai Komunis dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping bersikap aktif dalam menjalankan kampanye anti-korupsi untuk memperbaiki mandat pemerintah yang digoncang oleh kecurigaan bahwa para pejabat memboroskan uang negara atau mempergunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

Sejak terpilih sebagai Presiden tahunlalu, Xi mengatakan korupsi mengancam keberlangsungan partai penguasa itu.

Pada Juli, propinsi Guangdong mengatakan telah memecat lebih dari 850 pejabat “telanjang”.

Propinsi ini kemudian membuat peraturan yang melarang pejabat-pejabat itu memegang posisis penting.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin Komite Pusat partai meminta para penyelidik untuk menangkap pejabat-pejabat seperti itu.

Dalam situs resminya, Komisi ini mengatakan bahwa Zhang Zhijang, manajer umum yang bertanggungjawab untuk pembangunan jaringan, menjadi tersangka “pelanggaran disiplin serius”.

Komisi tidak merinci penyelidikan yang dijalankan.

Di Tiongkok istilah “pelanggaran disiplin serius” bisa digunakan untuk merujuk pada korupsi.

Sementara itu guru bicara China Unicom yang berbasis di Hong Kong, membenarkan penyelidikan pada Zhang dan membenarkan pejabat ini telah digeser dari posisinya.

“Setiap tindakan yang melanggar hukum dan disiplin tidak bisa ditoleransi. Itu sikapa kami,” ujar Zhou.

Zhou mengatakan dia tidak bisa memberi keterangan lebih rinci soal penyelidikan ini karena hal tersebut adalah tugas badan anti-korupsi partai, bukan tugas perusahaan.