Phnom Penh, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyerang kubu oposisi dan mengancam memenjarakan anggota parlemen mereka karena tudingan melanggar perdamaian politik yang kini semakin rentan.
Partai Nasional Penyelamatan Kamboja, CNRP, kembali mengancam memboikot parlemen setelah Perdana Menteri Hun Sen mendesak pengadilan untuk mempercepat persidangan 19 anggota CNRP yang didakwa melakukan pemberontakan.
Tujuh diantara terdakwa adalah anggota parlemen Kamboja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai Rakyat Kamboja, CPP, pimpinan Hun Sen dan saingan kuat CNRP, mencapai kesepakatan damai pada Juli lalu.
CNRP yang didukung oleh serikat buruh dan warga perkotaan menjadi ancaman terbesar dari kepemimpinannya yang sudah berlangsung selama 30 tahun.
“Saya meminta pengadilan untuk melakukan persidangan secepat mungkin. Saya ingin mengatakan kepada anda: kalian belum lolos,” ujar Hun Sen dalam pidato dalam upacara di satu sekolah.
“Ketujuh anggota parlemen masih kemungkinan dipenjara.”
Mereka dituduh melakukan pemberontakan karena mencoba membuka kembali “Taman Kebebasan” yang ditutup pada Januari tahun lalu setelah terjadi aksi demonstrasi yang bertujuan menggulingkan Hun Sen.
Taman ini sebelumnya merupakan satu-satunya tempat aksi protes boleh dilaksanakan.
CNRP memboikot parlement dari pertengahan 2013-2014 sebagai protes terhadap pemilu yang telah diatur.
Partai ini mengganggu pemerintahan Hun Sen melalui aksi demonstrasi dan mogok buruh, yang terkadang berubah menjadi bentrokan dengan kekerasan.
Partai oposisi ini kembali ke parlemen tahun lalu sebagai imbalan atas kekuatan badan legislatif yang lebih besar dan jumlah kursi yang sama di komisi pemilu, tetapi meski ada “budaya dialog baru ini” kedua kubu belakangan kembali bertikai.
Hun Sen menuduh CNRP melakukan serangan terhadap pribadinya.
Namun, tokoh oposisi terkemuma Mu Sochua mengatakan pihaknya berhak melakukan itu karena pemerintah tidak memenuhi janji yang telah diberikan sebelumnya.
“CNRP meminta pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah bangsa,” ujar Mu Sochua yang juga terkena dakwaan.
“Jika masalah-masalah ini semakin serius dan tidak ada jalan keluar, kami sudah mengatakan akan keluar dari parlemen.”
(yns)