Jepang Akan Ubah Permintaan Maaf Terkait PD II, Korsel Resah

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Selasa, 27/01/2015 19:10 WIB
Jepang Akan Ubah Permintaan Maaf Terkait PD II, Korsel Resah Korsel khawatir PM Shinzo Abe akan mengubah redaksi permohonan maaf bersejarah yang sebelumnya disampaikan Murayama pada 1995. (Reuters/Thomas Peter/Files)
Tokyo, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berencana mengubah permintaan maaf kepada Korea Selatan dan Tiongkok pada 1995 atas sistem perbudakan di masa penjajahan Perang Dunia II.

Menanggapi rencana tersebut, Korea Selatan dan Tiongkok mengingatkan Abe agar tidak melupakan permohonan maaf bersejarah Jepang yang dilontarkan oleh mantan PM Jepang Tomiichi Murayama dua dekade lalu itu.

Seperti dilansir Reuters (27/1), Abe mengaku akan tetap mengingat permohonan maaf sebelumnya. Namun, Abe tidak akan merujuk pada kata-kata aslinya.


"Saya ingin menyampaikan pernyataan dengan fokus yang tidak sama dengan sebelumnya, tapi dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintahan Abe sekarang," ujar Abe dalam siaran di kantor berita NHK akhir pekan lalu.

Permohonan maaf tersebut akan dilontarkan oleh Abe dalam acara peringatan berakhirnya Perang Dunia yang biasa dirayakan pada 15 Agustus. Hingga kini, belum diketahui perubahan apa yang akan dilakukan Abe terhadap pernyataan permohonan maaf itu.

Tahun lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Noh Kwang-il, sebenarnya sudah memberikan peringatan agar Abe juga tidak melupakan permohonan maaf kepada perempuan budak seks Asia, jugun ianfu, yang dipaksa melayani tentara Jepang pada masa perang. Guna menegaskan maksudnya, Noh kembali mengingatkan Abe melalui pernyataannya hari ini.

"(Pemerintah Jepang harus ingat) sejarah signifikan dari setiap tahap. Itu harus disampaikan secara hati-hati, melihat kembali sejarah dan bagaimana komunitas internasional dan negara tetangga akan bereaksi jika (perubahan) itu menghilangkan beberapa bagian kunci dari pernyataan Murayama pada perayaan (berakhirnya PD II) ke-50 dan (Junichi Koizumi) pada peringatan ke-60," papar Noh.

Noh menyarankan Jepang untuk belajar kepada pemerintah Jerman yang secara konsisten mengambil posisi terhadap masa lalu Nazi.

Senada dengan Noh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengaku khawatir dengan kebijakan pengubahan pernyataan ini.

"Apakah itu akan mengubah sejarah agresi dan akan melanjutkan aset negatif? Atau itu akan menunjukkan pernyataan maaf tulus atas sejarah invasi dan bergerak maju? Komunitas internasional akan menanti dan melihat," ucap Hua.

Sebelumnya, Abe memang sempat mempertanyakan permohonan maaf bersejarah tersebut dan meminta panel untuk melakukan kajian ulang. Namun, dianggap berpotensi kegagalan diplomasi, Abe akhirnya menyatakan tidak akan merevisinya. (den/stu)


ARTIKEL TERKAIT