Lawan ISIS, Obama Ajukan Anggaran Perang Rp638 triliun

Washington, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Barack Obama akan mengajukan anggaran dasar pertahanan Amerika Serikat sebesar US$534 miliar untuk tahun 2016. Anggaran yang akan diajukan ke Kongres pekan depan itu melampaui plafon hingga US$35 miliar dan berpotensi memotong biaya di sektor lain.

Diberitakan Reuters, Selasa (27/1), termasuk dalam anggaran pertahanan adalah pendanaan perang sebesar US$51 miliar atau lebih dari Rp638 triliun. Dana ini akan digunakan membiayai pertempuran AS di Afganistan dan peperangan melawan militan ISIS di Irak dan Suriah, seperti disampaikan oleh seorang pejabat AS.

Pilihan Redaksi Abe Kecam Video, Yordania Kontak ISIS Lewat Tokoh Agama Irak Video Baru ISIS: Tukar Tahanan Wanita Yordania dalam 24 Jam Warga AS, Perancis Tewas dalam Serangan di Hotel Mewah Libya Simpatisan ISIS Serbu Hotel Bintang Lima di Libya

Amerika Serikat memimpin koalisi lebih dari 60 negara untuk memberantas ISIS di Irak dan Suriah. Duta Besar AS untuk Irak pekan lalu mengatakan, serangan udara koalisi AS hingga saat ini telah menewaskan 6.000 tentara ISIS.

Selain untuk perang, anggaran pertahanan sebanyak US$107,7 miliar juga akan digunakan untuk pengadaan senjata dan US$69,8 miliar untuk riset.

Sumber yang mengetahui rincian proposal anggaran pertahanan ini mengatakan bahwa pendanaan juga akan dilakukan untuk pembuatan 57 pesawat jet tempur F-35 oleh perusahaan Lockheed Martin Corp. Jumlah ini lebih banyak dua unit ketimbang anggaran tahun lalu.

Anggaran juga dialamatkan untuk kapal perang dan jet tempur yang sudah ada, namun pendanaan untuk sistem senjata untuk sementara ditiadakan, seperti dibocorkan oleh sumber pemerintah AS.

Biaya pertahanan yang diajukan saat ini melampaui plafon 2016 hingga uS$35 miliar. Plafon yang ditetapkan pada 2011 itu untuk memangkas anggaran pertahanan hingga US$1 triliun untuk berbagai proyek satu dekade ke depan.

Jika pemerintah bersikeras menetapkan anggaran ini, maka mereka harus melakukan pengurangan di sektor lain. Hal serupa terjadi pada 2013 saat pemerintah terpaksa memberhentikan para pegawai negeri dan memotong anggaran untuk pelatihan dan perawatan. (stu)