Komisi PBB: Perbanyak Balon dan Peretas ke Korut

Washington, CNN Indonesia -- Kepala Komisi Penyidik PBB mendesak ditingkatkannya upaya penyebaran informasi terhadap rakyat Korea Utara soal laporan pelanggaran HAM di negara mereka. Di antaranya adalah meningkatkan penggunaan balon, drone bahkan hacker agar laporan itu bisa tembus hingga ke penduduk Korut.

Diberitakan Reuters, hal ini disampaikan oleh Michael Kirby dalam sebuah konferensi yang diadakan lembaga think tank Pusat Studi Strategi dan Internasional, CSIS, di Washington, Selasa (17/2).

Pilihan Redaksi Perayaan Hari Ultah Mendiang Kim Jong Il Korut Tidak Takut Diadukan ke ICC Slogan Baru Korut: Tanamlah Sayuran!

Menurut Kirby, "sangat tidak bisa diterima" jika rakyat Korea Utara tidak bisa mengetahui laporan komisi yang diketuainya soal pelanggaran HAM di negara itu. Bahkan komisi PBB mengatakan bahwa kejahatan rezim Korut bisa disandingkan dengan tentara Nazi di Perang Dunia II.

Kirby mengusulkan diperbanyaknya pengiriman balon dan drone untuk menyampaikan kabar kepada rakyat Korut. Sebelumnya balon yang diikat dengan surat banyak digunakan para aktivis di Korea Selatan sebagai bentuk propaganda ke Korea Utara, namun berkurang atas permintaan Seoul yang tengah melakukan perundingan dengan Pyongyang.

Kepada pembicara lainnya dalam konferensi itu, Lee Jung-hoon, duta besar Korsel untuk HAM, Kirby mengatakan bahwa cara lainnya untuk menyebarkan informasi tersebut adalah dengan menggencarkan kerja hacker demi membobol sistem internet atau intranet Korut yang super ketat.

"Kita bisa mencari teknisi paling pandai di seluruh dunia. Jangan katakan pada saya bahwa tidak ada teknologi yang bisa menembus intranet Korut," kata Kirby.

Lee mengatakan bahwa Korsel tidak melarang penggunaan balon oleh para aktivis, namun dia menyarankan menggunakan cara lainnya, seperti melalui SMS atau USB.

Majelis Umum PBB mendesak Dewan Keamanan untuk merujuk Korut kepada Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kirby mengatakan bahwa komisi PBB sulit berkomunikasi dengan pejabat Korut. Selain itu, permintaan kunjungan PBB ke negara itu dilarang oleh sekutu dekat Korut, Tiongkok.

Senin lalu, perwakilan Korut di PBB mengaku tidak takut soal ancaman diseret ke ICC karena mereka merasa tidak bersalah.

Awalnya, Korut ingin mengirim perwakilan mereka ke konferensi CSIS namun sulit karena diplomat dari negara tersebut harus meminta izin pemerintah AS jika ingin keluar dari New York, kota tempat markas PBB berada. (den/stu)