AS Khawatirkan Pembekuan Dana Palestina oleh Israel

London, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengemukakan kekhawatiran akan masa depan Otorita Palestina jika badan itu tidak segera menerima pemasukan pajak yang ditahan oleh Israel.

Masalah pendanaan Palestina yang sangat tergantung pada bantuan finansial menjadi pembicaraan antara Kerry dan Menteri Luar Negeri Inggris Phillip Hammond di London pada Sabtu (21/2).

Kerry pun memperingatkan akan ada krisis baru jika Palestina tidak mendapatkan dana itu.

“Jika Otorita Palestina hancur, atau menghentikan kerjasama keamanan, atau memutuskan untuk membubarkan diri akibat kesulitan ekonomi, dan hal itu bisa terjadi jika mereka tidak mendapat dana tambahan, maka kita akan menghadapi krisis baru,” kata Kerry dalam jumpa pers di London.

“Kami bekerja keras untuk mencegah hal itu dan itu sebabnya kami meminta semua pemangku kepentingan untuk mengemukakan kekhawatiran itu dan juga mencoba bekerja sama guna mencari jalan keluarnya,” kata Kerry.

Pilihan Redaksi Israel Desak Anggota Pengadilan Kejahatan Tarik Dana Marah Soal ICC, AS Ancam Hentikan Dana ke Palestina Pejabat Tinggi Palestina Bersaksi dalam Kasus Melawan PLO

Dana pemasukan dari sektor pajak ini ditahan oleh Israel sebagai aksi balasan dari langkah Palestina bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional, ICC.

Langkah Palestina ini membuka jalan bagi ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina dan menyelidiki perilaku para pemimpin Israel dan Palestina.

Meski AS menentang langkah Palestina itu, negara tersebut telah mengemukakan kekhawatirannya atas keputusan Israel untuk membekukan pengiriminan dana sebesar lebih dari US$100 juta dari sektor pajak karena bisa semakin meningkatkan ketegangan.

Pendapatan dari pajak sangat penting dalam kegiatan Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan terbatas, dan untuk membayar gaji pegawainya.

Israel mengambil langkah serupa pada 2012, dengan membekukan pengiriman pemasukan itu selama tiga bulan sebagai balasan atas upaya Palestina mendapat pengakuan sebagai negara di PBB.

Tahun lalu Bank Dunia memperingatkan bahwa perang di Gaza bisa mengubah pertumbuhan ekonomi selama tujuh tahun di Palestina. (yns)