Sejak Presiden Venezula, Nicolas Maduro, mengambil alih kekuasaan tahun 2013, hubungan AS dengan negara Amerika Selatan ini memang kerap renggang. Awal bulan ini, Washington menyatakan "keadaan darurat nasional" dan menetapkan bahwa Venezuela merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS.
Dengan penetapan tersebut, AS menjatuhkan sanksi kepada tujuh pejabat Venezuela atas tuduhan pelanggaran hak asasi dan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut proyeksi kami, kami akan mengumpulkan 10 juta tanda tangan untuk mengatakan 'Obama: cabut perintah eksekutif,'" kata Jorge Rodriguez, seorang pejabat senior Partai Sosialis, yang menyatakan bahwa tiga juta orang telah menandatangani petisi tersebut dalam waktu dua pekan.
Namun, pihak oposisi melaporkan bahwa rakyat Venezuela, terutama pegawai negeri, dipaksa untuk menandatangani petisi tersebut.
Maduro berencana untuk memberikan petisi kepada Obama secara pribadi pada KTT negara-negara Amerika, yang akan diselenggarakan di Panama bulan depan.
Kedua negara tersebut mengirimkan pesan dukungan yang mengutuk AS memberikan "gangguan" kepada Argentina.
Koalisi partai oposisi, Democratic Unity (MUD) menyatakan warga Venezuela di luar negeri menerima komunikasi dari kedutaan dan konsulat, meminta mereka untuk menandatangani petisi pada Rabu (25/3).
"Mengingat kasus sebelumnya, bahwa petisi serupa digunakan untuk pemerasan politik, masyarakat Venezuela di luar negeri menolak inisiatif yang tidak tepat dan menjadi mekanisme balas dendam," katanya.
Mereka yang menandatangani petisi tersebut diminta untuk memberikan nomor identifikasi dan telepon mereka.
Selain itu, partai oposisi garis keras , Popular Will, menuduh Departemen Pendidikan memerintahkan para guru sekolah di negara bagian Monagas timur sehingga para para siswa menandatangai surat protes kepada Obama.
"Perintah untuk menulis surat ini merupakan upaya yang jelas untuk mengindoktrinasi anak-anak," bunyi pernyataan dari partai tersebut.
Seorang pejabat penyedia jaringan selular yang mengunjungi pusat bisnis Caracas Petroleos de Venezuela (PDVSA) pada pekan ini menyatakan dia awalnya dilarang memasuki gedung tersebut sebelum menandatangani petisi yang diletakkan di meja tamu.
Namun, setelah menghubungi seorang pejabat eksekutif di dalam gedung, dia akhirnya diizinkan masuk tanpa harus menandatanganani petisi tersebut.
Pemerintah Venezuela juga berencana meningkatkan jumlah tanda tangan dengan mendatangai warga dari rumah ke rumah selama akhir pekan ini. (ama/stu)