Presiden Filipina Serukan Perjanjian Damai dengan Bangsamoro

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Filipina Benigno Aquino mendesak anggota parlemen untuk melanjutkan pembicaraan rancangan undang-undang terkait wilayah otonomi Muslim di wilayah selatan, dalam upaya untuk mengakhiri konflik selama 45 tahun yang telah menewaskan 120 ribu orang.

Kongres menangguhkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Bangsamoro yang akan memberikan otonomi bagi minoritas Moro setelah insiden yang menewaskan 44 polisi dalam bentrokan dengan pemberontak Muslim pada 25 Januari.

Pilihan Redaksi Presiden Filipina Dibohongi Soal Bentrokan dengan Pemberontak Filipina Rebut Markas BIFF, Empat WNI Ditemukan FBI: Hasil DNA Menunjukkan Pelaku Bom Bali Tewas di Filipina Pemerintah Filipina Akan Bertemu MILF di Kuala Lumpur

"Jika RUU kurang, dapat diatasi dengan mendorong melalui perdebatan atasnya," kata Aquino dalam pidato di televisi nasional.

"Saya tidak mengejar perdamaian hanya untuk menambah warisan saya. Apa yang kita kejar adalah perdamaian sejati yang benar-benar membahas akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan,” kata dia.

Aquino telah menyerukan pertemuan perdamaian nasional yang terdiri dari tokoh masyarakat termasuk Uskup Agung Katolik di Manila, seorang pensiunan hakim, dan seorang pengusaha untuk "membedah hukum yang diusulkan dengan cara yang tenang dan wajar".

Tahun lalu, Manila berjanji untuk memungkinkan kelompok gerilyawan Muslim terbesar di negara itu, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), masa transisi satu tahun untuk memerintah wilayah Bangsamoro sebelum pemilihan pada Mei 2016. Namun tawaran itu tak lagi berlaku karena UU soal wilayah otonomi belum juga mendapat persetujuan.

Pemimpin MILF Ebrahim Murad dalam sebuah wawancara dengan Reuters bulan ini mengatakan bahwa kelompok pemberontak tidak akan menerima UU baru yang tidak mencantumkan apa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Malaysia bertindak sebagai perantara proses perdamaian. (stu)