PM Thailand Tak Akan Menoleransi Kritik pada Militer
Ike Agestu/Reuters | CNN Indonesia
Jumat, 03 Apr 2015 18:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin junta militer Thailand, Prayuth Chan-ocha, mempertahankan aturan keamanan dua hari setelah junta mencabut darurat militer. Ia juga memperingatkan tak akan menoleransi kritik terhadap militer Thailand.
Ketua komisi HAM PBB telah menyatakan peringatan atas langkah-langkah baru Thailand. Menurutnya, darurat militer telah diganti dengan sesuatu yang "lebih kejam", dan kritikus lainnya mengatakan langkah-langkah keamanan baru itu memberikan kekuasaan mutlak pada Prayuth.
Berbicara di sebuah akademi militer di Bangkok, Prayuth menjelaskan bahwa kebijakan baru diperkenalkan untuk menggantikan darurat militer. Ia juga menganggap bahwa aturan itu telah disalahpahami oleh media asing.
Prayuth melanjutkan, ia akan mengeluarkan peringatan keras atas kritik kepada angkatan bersenjata atau negara.
"Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada Royal Thai Army atau kepada negara saya tidak akan membiarkan itu," kata Prayuth. "Saya tidak takut."
Junta yang berkuasa, yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban, mengangkat darurat militer pada Rabu (1/4) malam dan sebagai gantinya, mengajukan Bagian 44 dari konstitusi sementara.
Langkah-langkah keamanan khusus akan terus melarang pertemuan politik dan akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyensor media.
Mereka yang mengambil bagian dalam pertemuan politik lebih dari lima orang dapat dihukum sampai enam bulan penjara.
Panglima militer Thailand Jenderal Udomdej Sitabutr mengatakan pada Kamis (2/4) bahwa aturan keamanan baru tidak memberikan kontrol kepada tentara lebih dari yang mereka miliki saat darurat militer. Namun itu tidak menghentikan kritik kepada junta.
Darurat militer diberlakukan tak lama sebelum militer merebut kekuasaan pada 22 Mei tahun lalu, setelah berbulan-bulan protes yang menuntut mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur.
Militer mengatakan darurat militer itu diperlukan untuk menjaga ketertiban.
Industri pariwisata Thailand terkena dampak akibat ketidakstabilan politik pada 2013-2014. Mayoritas asuransi perjalanan tak mau memberikan perlindungan bagi mereka yang pergi ke wilayah di mana darurat militer diberlakukan.
Namun Prayuth mengatakan langkah-langkah keamanan baru tidak akan menghalangi wisatawan yang ingin mengunjungi Thailand. (stu)
Ketua komisi HAM PBB telah menyatakan peringatan atas langkah-langkah baru Thailand. Menurutnya, darurat militer telah diganti dengan sesuatu yang "lebih kejam", dan kritikus lainnya mengatakan langkah-langkah keamanan baru itu memberikan kekuasaan mutlak pada Prayuth.
Berbicara di sebuah akademi militer di Bangkok, Prayuth menjelaskan bahwa kebijakan baru diperkenalkan untuk menggantikan darurat militer. Ia juga menganggap bahwa aturan itu telah disalahpahami oleh media asing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada Royal Thai Army atau kepada negara saya tidak akan membiarkan itu," kata Prayuth. "Saya tidak takut."
Junta yang berkuasa, yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban, mengangkat darurat militer pada Rabu (1/4) malam dan sebagai gantinya, mengajukan Bagian 44 dari konstitusi sementara.
Langkah-langkah keamanan khusus akan terus melarang pertemuan politik dan akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyensor media.
Mereka yang mengambil bagian dalam pertemuan politik lebih dari lima orang dapat dihukum sampai enam bulan penjara.
Panglima militer Thailand Jenderal Udomdej Sitabutr mengatakan pada Kamis (2/4) bahwa aturan keamanan baru tidak memberikan kontrol kepada tentara lebih dari yang mereka miliki saat darurat militer. Namun itu tidak menghentikan kritik kepada junta.
Darurat militer diberlakukan tak lama sebelum militer merebut kekuasaan pada 22 Mei tahun lalu, setelah berbulan-bulan protes yang menuntut mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur.
Militer mengatakan darurat militer itu diperlukan untuk menjaga ketertiban.
Industri pariwisata Thailand terkena dampak akibat ketidakstabilan politik pada 2013-2014. Mayoritas asuransi perjalanan tak mau memberikan perlindungan bagi mereka yang pergi ke wilayah di mana darurat militer diberlakukan.
Namun Prayuth mengatakan langkah-langkah keamanan baru tidak akan menghalangi wisatawan yang ingin mengunjungi Thailand. (stu)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK