Para ahli dari 15 anggota DK PBB mengadakan pertemuan pada Selasa (7/4), untuk membahas rancangan resolusi yang akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan untuk Ahmed Saleh, mantan kepala pasukan elit Garda Republik dan Abdulmalik al-Houthi, pemimpin kelompok pemberontak al-Houthi.
Ayah Ahmed, mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, dan dua pentolan Houthi lain, Abd al-Khaliq al-Huthi dan Abdullah Yahya al Hakim, dimasukkan ke daftar hitam oleh DK PB November lalu. Tentara loyalis mantan presiden Yaman itu, kini bersekutu bersama Houthi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Draf resolusi ini diusulkan oleh Yordania dan enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk. Isinya, juga menganjurkan embargo senjata pada lima pria tersebut dan semua orang yang bertindak atas nama mereka atas arahan mereka di Yaman. Itu berarti, kepada semua anggota Houthi dan loyalis Saleh.
Resolusi itu juga berisi seruan kepada negara-negara anggota, khususnya di negara-negara tetangga Yaman, untuk memeriksa semua kargo ke Yaman, karena ditakutkan kargo itu berisi kiriman senjata.
Yordania dan negara-negara Teluk Arab telah bernegosiasi terlebih dulu dengan negara pemegang hak veto PBB; Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris dan Tiongkok, seminggu sebelum mengedarkan draf resolusi ke semua 15 anggota dewan pada Senin lalu.
Seorang diplomat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Rusia menyarankan bahwa embargo senjata juga harus diberlakukan pada pemerintah Yaman. Tapi duta Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallim, mengatakan langkah tersebut akan menjadi tidak adil.
Pada Sabtu pekan lalu, Rusia mengajukan rancangan resolusi sendiri yang menuntut jeda dalam serangan udara oleh koalisi negara Arab untuk memungkinkan evakuasi warga asing di Yaman.
Yordania dan Teluk Arab menyatakan rancangan resolusi yang mereka ajukan "menyerukan semua pihak untuk memfasilitasi evakuasi oleh negara yang bersangkutan dan organisasi internasional terhadap warga sipil dan personil mereka dari Yaman." (stu)