Hamas Dituduh Bernegosiasi dengan Israel Dirikan Negara Gaza

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menuduh adanya gerakan dari kelompok oposisi Hamas untuk mengadakan perundingan terpisah dengan Israel untuk menjadikan Jalur Gaza sebagai negara yang merdeka.

"Ada sebuah proyek yang kita sebut 'proyek negara di perbatasan sementara'. Ini adalah proyek Israel yang sebenarnya, tapi sayangnya, Hamas memegang dialog dengan Israel dalam proyek ini," kata Abbas kepada Sputnik, ketika mengunjungi Rusia, Senin (13/4).

Menurut Abbas, inti dari dialog antara Israel dan Gaza adalah pembentukan Jalur Gaza sebagai negara merdeka dan bahwa Israel secara parsial akan menarik diri dari Tepi Barat. Namun, pada saat yang sama, Israel tetap mempertahankan kontrol atas sejumlah daerah perbatasan di Tepi Barat.

"Soal Yerusalem dan pengungsi, sayangnya, bahkan tidak dibahas oleh Hamas dan Israel," kata Abbas. (Baca juga: Polisi Palestina Perluas Kontrol di Tepi Barat)

Abbas kini tengah mengunjungi Moskow dan diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri, Sergei Lavrov.

Pilihan Redaksi Palestina jadi Anggota ICC, Israel Terancam Disidang ISIS Rebut Kamp Pengungsi Palestina di Damaskus ISIS Serang Kamp Pengungsi Palestina di Yarmouk

Palestina ingin mendirikan sebuah negara merdeka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, ditandai sebagai ibu kotanya, dan di Jalur Gaza. Otoritas Palestina telah meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah yang dikuasai Israel sejak tahun 1967 tersebut.

Pekan lalu, kepolisian Palestina menyatakan mereka tengah memperluas kontrol keamanan dan patroli bersenjata di beberapa bagian Tepi Barat menyusul terjadinya kesepakatan dengan Israel untuk pertama kalinya di sejumlah kota dekat Yerusalem.

Juru bicara polisi Palestina, Louy Izriqat, memaparkan sebanyak 90 aparat telah dikerahkan di Abu Dis, A-Ram dan Biddu, sejumlah kota lainnya yang sebagian besar telah berada di bawah kontrol keamanan Israel sejak perjanjian damai sementara tahun 1993.

Negosiasi berikutnya antara kedua belah pihak telah gagal untuk mengamankan kesepakatan permanen, tetapi kemajuan kecil dicapai, satu diantaranya termasuk memperluas kewenangan polisi Palestina di beberapa daerah.

Sementara, pada akhir Maret lalu, Putin berjanji akan membantu Palestina dalam mencapai tujuannya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Rusia saat ini merupakan salah satu dari 135 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina. 

Rusia secara terbuka menentang dukungan AS atas Israel dalam konflik di Jalur Gaza. Meskipun demikian, posisi Rusia di Timur Tengah dinilai rumit. (Baca juga: Putin Janji Perjuangkan Kedaulatan Negara Palestina) (ama/ama)