Jumlah Imigran Ribuan, JK Hapus Opsi 'Pulau Penampungan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah berpeluang menghapus opsi penyediaan pulau kosong sebagai tempat penampungan imigran asal Bangladesh dan Myanmar, jika jumlah imigran cukup banyak hingga mencapai ribuan jiwa.

"Kalau jumlah hanya sekitar seribu-an belum perlu, kalau semakin besar bisa dipertimbangkan lagi," kata JK di Jakarta, Jumat malam (22/5).

Kendati jumlah imigran yang datang ke perairan Indonesia diprediksikan semakin banyak, JK tetap yakin dengan kemampuan pemerintah untuk menampung dan merawat para pengungsi ini baik dari segi anggaran maupun logistik.

Terkait hal ini, pemerintah segera mengintegrasikan setiap kebijakan dan instruksi ke setingkat menteri. Seluruh instruksi soal penampungan dan perawatan pengungsi akan dibawah komando Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, yang dipimpin oleh Puan Maharani.

Sejak pekan lalu, tercatat setidaknya 1.700 imigran Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di beberapa kabupaten di Aceh.

Pilihan Redaksi Kemenlu Siapkan Rancangan Perpres Terkait Pengungsi Myanmar: Penyebab Krisis Pengungsi Bukan Diskriminasi Soal Rohingya, Jokowi Minta PBB Turun Tangan

Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 soal pengungsi, Kementerian Luar Negeri saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan badan pengungsian PBB, UNHCR, soal status imigran tersebut.

Sementara, jumlah keseluruhan imigran di Indonesia yang saat ini menunggu resettlement atau pemukiman kembali mencapai angka 12 ribu jiwa.

Usai pertemuan tiga negara yang dilangsungkan di Malaysia pada Rabu (20/5), Malaysia dan Indonesia sepakat menawarkan tempat penampungan sementara kepada imigran Myanmar dan Bangladesh yang masih terkatung-katung di lautan lepas yang diperkirakan berjumlah sekitar 7.000 orang. Meskipun demikan, kedua negara juga menegaskan tidak akan menampung lebih banyak lagi imigran.

Sementara, pemerintah Thailand menyatakan tidak akan menampung imigran dan hanya akan menyalurkan bantuan di laut. Meski begitu, Thailand tidak akan mendorong mereka ke luar perairan Thailand seperti sebelumnya. (ama/ama)