Sekjen ASEAN Bahas Zona Bebas Nuklir dengan PM Inggris

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir di bawah pengawasan Perjanjian non Proliferasi Senjata Nuklir, NPT, Perdana Menteri Inggris David Cameron mencoba memberikan pandangan serta membagi pengalamannya kepada ASEAN saat berkunjung ke Sekretariat ASEAN di Jakarta, Senin (27/7) malam.

Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh, pandangan Cameron ini sangat membantu negara-negara ASEAN yang berencana membuat perjanjian zona bebas senjata nuklir di kawasan.

Pilihan Redaksi Harta Karun Senilai Rp 13,4 Miliar Ditemukan di Florida Pipa Gas Alam dari Iran ke Turki Disabotase Pengadilan Libya Vonis Mati Anak Gaddafi

"ASEAN telah meminta kepada seluruh negara pemilik senjata nuklir atau NWS untuk menyetujui Protokol Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Pengakuan dan dukungan dari NWS atas pencapaian ini sangat penting bagi ASEAN," bunyi pernyataan tertulis resmi ASEAN yang diterima CNN Indonesia, Selasa (28/7).

Minh dan Cameron sepakat bahwa menjaga keamanan dan stabilitas negara kawasan adalah mutlak demi menjaga perdamaian dunia. Tak terlepas dari itu, keduanya pun juga membahas sengketa Laut China Selatan yang menjadi perhatian berbagai negara dan komunitas internasional.

"Keduanya sepakat bahwa penting memiliki upaya menuju solusi damai yang sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut dan Enam Poin Prinsip ASEAN."

Selain membahas soal isu keamanan, Minh dan Cameron juga membahas mengenai kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Inggris di berbagai sektor, seperti infrastruktur dan e-commerce.

"Pemimpin Inggris mengatakan ia akan menunjuk utusan khusus untuk perdagangan yang akan memfasilitasi hubungan perdagangan dan investasi antara ASEAN dan Inggris."

Sejauh ini, berdasarkan Pendapatan Nasional atau PNB negara kawasan yang mencapai US$2,6 triliun pada 2014, ASEAN telah menjadi negara kawasan dengan tingkat perekonomian ketujuh terbesar di dunia dan diperkirakan akan menjadi terbesar keempat pada 2050 mendatang. (stu)