Kathmandu, CNN Indonesia -- Perserikatan Kuil Gadhimai sepakat untuk melarang kurban hewan massal dalam festival lima tahunan di Nepal, menyusul kampanye dan negosiasi alot dengan kelompok Humane Society International India.
Diberitakan Reuters, Selasa (28/7), festival yang dilakukan dua kali dalam satu dekade ini mengurbankan puluhan ribu hewan di kuil Gadhimai yang terletak 145 kilometer sebelah selatan Kathmandu, dekat perbatasan India. Ritual ini sontak mendapat kecaman dari komunitas internasional, terutama kelompok pemerhati hewan, dalam beberapa tahun terakhir.
"Tentu saja kami sangat senang dengan keputusan ini," ujar Manoj Gautam dari Animal Welfare Network Nepal yang telah berkampanye untuk menghentikan kurban massal ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi bukan berarti pekerjaan kami selesai. Kami perlu dukungan dan partisipasi publik untuk memastikan larangan ini ditegakkan," lanjutnya.
Sejauh ini, pihak kuil belum memberikan komentar terkait larangan ini.
Jutaan peziarah dari India dan Nepal secara berkala mendatangi festival kurban hewan ini. Hewan-hewan dikurbankan sebagai bentuk pengorbanan kepada Gadhimai, dewi kekuatan.
Berdasarkan data dari Humane Society International, sekitar 500 ribu kerbau, kambing, ayam dan hewan lainnya disembelih di kuil pada 2009.
Angka ini kemudian menurun pada festival berikutnya tahun 2014, setelah Mahkamah Agung India mengeluarkan aturan melarang hewan yang diambil dari perbatasan Nepal untuk disembelih dalam festival.
Saat ini, kelompok pemerhati hewan berencana untuk menghabiskan tiga tahun lebih yang tersisa sebelum festival selanjutnya diselenggarakan dengan menyebarluaskan putusan kuil ini.
Anggota dewan Nepal saat ini sedang berada dalam tahap akhir untuk menyiapkan konstitusi bagi negaranya. Hingga 2008, Nepal adalah sebuah kerajaan Hindu, namun ada perdebatan sengit mengenai apakah Nepal harus dinyatakan sebagai negara sekuler dalam dokumen barunya.
"Pasti akan ada individu yang tidak menghargai putusan ini. Namun, saya tidak melihat kelompok atau organisasi manapun yang menentang ini sekarang," ujar Gautam.
(stu)