Bentrokan ini telah ikut memanaskan hubungan antara Myanmar dan China.
Serangkaian insiden di perbatasan juga menjadi masalah tersendiri bagi Presiden Thein Sein, yang berambisi ingin menandatangani gencatan senjata nasional dengan banyak kelompok etnis bersenjata di negara itu sebelum pemilu pada 8 November.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Parlemen Shwe Mann mengatakan bahwa darurat militer masih diperlukan untuk menjaga kestabilan di wilayah itu.
Presiden Thein Sein mengumumkan darurat militer selama tiga bulan darurat di Kokang pada 17 Februari lalu menyusul pertempuran antara militer Myanmar dan Aliansi Tentara Nasional Demokrat Myanmar (MNDAA).
Parlemen melakukan pemungutan suara guna memperpanjang darurat militer untuk pertama kalinya pada Mei lalu.
MNDAA mengumumkan gencatan senjata sepihak pada bulan berikutnya setelah mendapat tekanan dari Beijing untuk mengakhiri konflik, tapi bentrokan tetap terjadi sejak itu.
MNDAA dibentuk dari sisa-sisa Partai Komunis Burma, pasukan gerilyawan yang melawan pemerintah Myanmar dan didukung China, yang pecah pada 1989.
Pemerintah telah mengecualikan kelompok ini dan dua kekuatan etnis bersenjata lain dari proses perdamaian. Namun beberapa kelompok etnis lain yang ikut serta dalam negosiasi pakta perdamaian ingin kelompok-kelompok yang dikecualikan itu diikutsertakan.
Kelompok etnis bersenjata akan bertemu pada Jumat mendatang di Chiang Mai, Thailand, untuk membahas langkah mereka selanjutnya. (stu)