Masyarakat Inggris Berseru, Tahan Netanyahu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kedatangan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke London untuk bertemu Perdana Menteri Inggris, David Cameron pekan ini disambut petisi. Masyarakat Inggris menghendaki Netanyahu ditahan karena telah menyebabkan kejahatan perang.

Kejahatan perang yang dimaksud adalah penyerangan ke Hamas di Gaza tahun lalu. Saat itu, ribuan orang terbunuh, termasuk wanita dan anak-anak.

Masyarakat Inggris pun membuat petisi untuk penahanan Netanyahu yang dianggap bertanggung jawab. Petisi itu, diberitakan Reuters, Selasa (8/9) mendapat 107 ribu tanda tangan dukungan.

"Di bawah hukum internasional, dia seharusnya ditahan saat berkunjung ke Inggris Raya, atas kejahatan perang karena pembunuhan lebih dari dua ribu masyarakat pada 2014," tertulis di petisinya.

Pilihan Redaksi PM Israel Menutup Pintu bagi Pengungsi Suriah Pemimpin Israel Tiga Kali Akan Serang Iran Netanyahu Ajak Kaum Yahudi AS Tolak Kesepakatan Nuklir Iran

Meskipun petisi itu telah didukung ratusan ribu orang, pemerintah Inggris menegaskan Netanyahu tidak dapat ditahan. Sebab, kunjungan kepala negara memiliki imunitas terhadap proses hukum.

Bagaimana pun, petisi yang merepresentasikan simpati publik Inggris terhadap masyarakat Gaza itu tetap menjadi perbincangan dan perdebatan.

"Kami paham bahwa konflik di Gaza tahun lalu menyebabkan korban jiwa dengan jumlah menyedihkan. Sebagaimana dikatakan Perdana Menteri, kami semua sangat bersedih atas kejahatan itu. Inggris pun telah menjadi garda depan upaya rekonstruksi internasional," ujar perwakilan pemerintah.

Ia melanjutkan, "Bagaimana pun Perdana Menteri juga menghargai hak Israel untuk beraksi mempertahankan diri secara seimbang, sesuai batas hukum kemanusiaan internasional yang ada."

Dalam perang Israel dan Gaza, lebih dari 500 anak-anak Palestina, warga negara mayoritas dari para korban, terbunuh. Sementara di pihak Israel, 73 yang meningga, seluruhnya adalah prajurit.

Dua pekan setelah kejadian mengenaskan itu, parlemen Inggris mengakui Palestina sebagai negara, sebuah simbol untuk mendukung mereka.

Pengadilan Inggris pada 2009 pernah mengeluarkan perkara untuk menahan mantan Perdana Menteri Israel, Tzipi Livni. Tuntutannya juga adalah kejahatan perang. Namun, perintah penahanan itu dibatalkan karena Livni batal mengunjungi Inggris.

(rsa/rsa)