Penyelidikan bersama dari PBB dan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, ini sempat ditunda akibat veto dari Rusia, yang ingin juga memasukkan dugaan serangan dari ISIS di Irak ke dalam investigasi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rabu lalu, Ban menyampaikan surat kepada Vitaly Churkin, menjamin bahwa PBB akan "berkonsultasi secepatnya" dengan pemerintah Damaskus dalam perjanjian yang mengatur bagaimana misi ini akan berfungsi dan bahwa akan ada "alasan masuka akal" bagi permintaan aksesnya.
Dalam pertanyaannya Kamis kemarin, Ban tidak menyebut kapan penyelidikan ini akan dimulai, namun menyatakan "semua pihak di Republik Arab Suriah akan bekerja sama penuh".
Baik pemerintah Suriah maupun pemberontak membantah telah menggunakan senjata kimia.
Pemerintah Barat mengklaim bahwa pemerintah rezim Bashar al-Assad bertanggung jawab terhadap serangan kimia, termasuk klorin yang menewaskan ribuan orang di negara itu.
Pemerintah Suriah dan Rusia, pendukung besar Assad, menuduh pasukan pemberontak menggunakan gas beracun.
Assad sepakat memusnahkan seluruh senjata kimia yang mereka miliki tahun 2013 lalu, menyusul ancaman serangan militer AS. (den)