Presiden Myanmar Digugat atas Kejahatan Kemanusiaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi kelompok Muslim mengajukan gugatan di New York, AS terhadap Presiden Myanmar Thein Sein dan pejabat pemerintah lainnya atas tuduhan kejahatan terhadap minoritas Rohingya. Kelompok Muslim ini menilai pemerintahan Thein melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

Gugatan ini diajukan sekitar sebulan menyusul pemilihan umum Myanmar, yang akan diselenggarakan pada 8 November lalu.

Juru bicara presiden Myanmar menolak gugatan perdata tersebut pada Senin (5/10). "Myanmar bukan bawahan Amerika. Tidak ada alasan mengapa Myanmar akan menghadapi gugatan dari pengadilan federal di Amerika," kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari The Guardian.

Gugatan tersebut diajukan pada Kamis (1/10) kepada Hakim Debra Freeman untuk mengeluarkan surat panggilan untuk Thein Sein, Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin dan pejabat lainnya di bawah peraturan Tort Alien AS, yang telah digunakan di masa lalu oleh warga negara asing yang mengupayakan hukuman untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di luar Amerika Serikat.

Pilihan Redaksi Minggu Ketiga Kampanye, Suu Kyi Datangi Dapilnya Jelang Pemilu, China Minta Myanmar Jaga Stabilitas Perbatasan Uni Eropa Kirim Pengawas untuk Amati Pemilu Myanmar

Gugatan tersebut menyebutkan bahwa Rohingya "adalah target utama dari kejahatan kebencian dan diskriminasi setingkat genosida yang dipicu oleh ekstremis biksu nasionalis Buddha dan pemerintah Thein Sein."

"Sejak tahun 1962, pemerintah supremasi Burma Buddha di Myanmar telah memerintah dengan eksklusif, ideologi otoriter," bunyi gugatan tersebut, sembari menyebutkan bahwa Rohingya tak bisa mendapatkan kewarganegaraan di tengah masyarakat mayoritas Buddha Myanmar dan yang "dianiaya secara brutal karena agama dan etnis mereka".

Kondisi ini mengakibatkan etnis Rohingya berbondong-bondong meninggalkan Myanmar, menyebabkan krisis imigran regional.

Para penggugat termasuk Satuan Tugas Burma, koalisi 19 kelompok Muslim, dan anggota masyarakat Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Amerika Serikat.

Mereka mengklaim dalam gugatan tersebut bahwa mereka dan saudara Rohingya "menjadi sasaran genosida, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan dari para pejabat."

Gurpatwant Pannun, seorang pengacara yang ikut mengajukan gugatan, menyatakan surat pengajuan di pengadilan belum dikeluarkan. Jika sudah dikeluarkan oleh pengadilan, maka presiden Thein Sien memiliki waktu 21 hari untuk meresponnya.

"Setelah dinyatakan genosida menjadi (tanggung jawab) pemerintah AS untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida karena ada konvensi yang ditandatangani AS," kata Pannun. (stu)