Puluhan Ribu Warga Korut 'Diperbudak' di Luar Negeri

New York, CNN Indonesia -- Puluhan ribu warga Korea Utara dipekerjakan keluar negeri dalam kondisi seperti budak, digaji kecil dan jam kerja yang tidak manusiawi. Para pekerja ini menjadi sapi perah, memberikan pemasukan miliaran dolar setiap tahunnya untuk rezim Korut.

Hal ini disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Korea Utara, Marzuki Darusman, dalam Sidang Umum PBB di New York, Rabu (28/10), dilansir Time.

Pilihan Redaksi Konsumerisme yang Mulai Mencuat di Negeri Kim Jong Un Video Siswa Korut Bawakan 'Tanah Airku' Viral di Media Sosial Perjumpaan Singkat Keluarga Korea yang Terpisah 60 Tahun Reuni Keluarga Korut dan Korsel Berakhir Penuh Air Mata

Marzuki mengatakan, pemerintah Korut melanggar Perjanjian Internasional terkait Hak-hak Sipil dan Politik yang melarang kerja paksa. Menurut dia, ada lebih dari 50 ribu pekerja Korut yang dikirim ke luar negeri untuk diperas tenaganya di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pengolahan kayu, tekstil dan konstruksi.

Kebanyakan pekerja asal Korut dikirim ke China dan Rusia. Namun, lanjut Marzuki, ada juga warga Korut yang dipekerjakan di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa, di antaranya di Aljazair, Angola, Kamboja, Equatorial Guinea, Ethiopia, Kuwait, Libya, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Oman, Polandia, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Marzuki mengutip laporan organisasi sipil yang menyebutkan, para pekerja ini hanya mendapatkan gaji US$120-150 (Rp1,6-2 juta) per bulan, tidak dapat cukup makan, dan terkadang dipaksa kerja hingga 20 jam sehari, dengan hanya satu atau dua hari istirahat per bulan. Mereka masih harus menyumbang sebagian besar gaji ke pemerintah Korut, kata Darusman.

Penentuan jenis pekerjaan tergantung kelas sosial di Korut. Semakin rendah kelasnya, semakin berbahaya dan sulit pekerjaannya, seperti disampaikan oleh mantan pekerja Korut.

Laporan International Network for the Human Rights of North Korean Overseas Labor tahun 2012 lalu menyebutkan bahwa Korut mendapatkan pemasukan antara US$1,2 miliar hingga US$2,3 miliar per tahun dari para pekerja ini.

Perkara pekerja paksa ini menambah panjang daftar pelanggaran HAM Korut, selain eksekusi mati, penahanan tanpa sebab, penyiksaan, kamp tahanan politik dan diskriminasi sesuai kelas sosial.

Marzuki meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk mengangkat isu pelanggaran HAM Korut ke Mahkamah Kriminal Internasional, untuk menyeret rezim Korut ke pengadilan. Namun kemungkinan besar langkah DK PBB akan dijegal oleh veto dari Rusia dan China, sekutu dekat Korut. (stu)