Pemerintah Jepang mengatakan langkah ini dilakukan setelah terjadi serangan mematikan di Paris bulan November.
Unit yang akan bekerjasama dengan operasi pengumpulan data intelijen lain milik kementerian luar negeri, kementerian pertahanan dan polisi yang ada ini, akan mulai berfungsi pada Selasa (8/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Seperti yang terlihat dalam serangan besar-besaran di Paris, situasi terkait serangan terorisme sangat berbahaya,” kata Menteri Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga, di depan anggota parlemen dan pejabat pemerintah pada Jumat (4/12).
“Pemerintah harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah serangan terorisme bersama dengan masyarakat internasional.”
Serangan ke bar, restoran, stadion sepakbola dan gedung konser di Paris menewaskan 129 orang. ISIS telah menyatakan diri bertanggung jawab atas serangan ini.
Jepang akan menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan tingkat tinggi seperti pertemuan puncak G7 tahun depan, Kejuaraan Dunia Rugby 2019 dan Olimpiade 2020.
ISIS membunuh dua warga Jepang yang menjadi sandera setelah Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji memberi bantuan non-militer bernilai US$200 juta kepada negara-negara yang memerangi kelompok militan ini. (yns)