Penghasilan ISIS Rp1,1 Triliun/bulan, Setara PDB Negara Kecil

Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan terbaru lembaga analisa IHS menunjukkan bahwa pendapatan per bulan ISIS kini mencapai US$80 juta atau sekitar Rp1,1 triliun per bulan. Jumlah ini menurut IHS telah menurun akibat serangan udara yang gencar dilakukan koalisi Amerika Serikat.

Diberitakan Al-Arabiya, Senin (7/12), ISIS tidak seperti kelompok militan lainnya, misalnya al-Qaidah, yang mengandalkan bantuan dana dari luar. ISIS, menurut IHS, mendapatkan pemasukan dengan mengolah sumber daya, menjual barang antik, atau pungutan pajak dari wilayah yang mereka kuasai di Suriah dan Irak.

Pilihan Redaksi AS Uji Coba Kapal Perusak Terbesar di Laut Lepas Bocoran Dokumen ISIS Ungkap Rencana Pembangunan Negara Donald Trump: Larang Semua Umat Muslim Masuki AS

Menggunakan sumber intelijen terbuka seperti sosial media dan orang-orang di dalam Suriah serta Irak, IHS memperkirakan pemasukan ISIS pada akhir 2015 mencapai sekitar US$80 juta per bulan.

Setengah dari pemasukan itu berasal dari pungutan pajak dan penyitaan. Sementara sekitar 43 persen pemasukan datang dari penjualan minyak, tagihan listrik dan donasi.

"ISIS mengendalikan wilayah sehingga mereka bisa menarik pajak warga, menyita properti, mendapat pemasukan dari usaha negara dan dari minyak dan gas. Kelompok teroris lainnya tidak memilikinya," kata Columb Strack, pengamat senior dari IHS yang berbasis di London.

Jika permasukan itu dikalikan 12 bulan, maka pendapatan ISIS setara dengan PDB Samoa, negara kecil berpopulasi 198 ribu orang, pada tahun 2014.

Pengolahan dana ini membuat ISIS kian menjadi sebuah negara. Bocoran dokumen yang diperoleh The Guardian menunjukkan prinsip dasar pembentukan negara yang dianut ISIS, termasuk pendirian lembaga penopang kesejahteraan warga, seperti pendidikan, keuangan, sumber daya alam, hingga hubungan luar negeri.

Namun IHS mengatakan, pemasukan ISIS kini mulai menurun akibat serangan udara koalisi AS yang menghancurkan kilang minyak serta truk tangki yang mereka miliki.

"Ada indikasi kelompok ini berupaya menyeimbangkan anggarannya, dengan adanya laporan pemotongan jumlah tentara, gaji, kenaikan harga listrik dan kebutuhan dasar lainnya, serta diterapkannya pajak pertanian," ujar laporan IHS.

Strack mengatakan bahwa ISIS mulai menerapkan bayaran bagi warga yang ingin meninggalkan wilayah mereka. Selain itu, kelompok ini juga tengah mencari cara lain dalam mengumpulkan dana.

"Mereka bisa meningkatkan tarif listrik, jaringan telepon seluler, internet dan semua bentuk layanan publik. Tapi masyarakat sudah kesulitan membayar. Akan semakin sulit bagi mereka tinggal di dalam wilayah ISIS," kata Strack. (den)