Gedung Putih Berharap China Dukung Sanksi Baru untuk Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Susan Rice, penasehat keamanan nasional untuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, berharap China akan mendukung sanksi internasional baru terhadap Korea Utara menyusul peluncuran roket Korut pada awal bulan ini yang dianggap ancaman besar bagi keamanan dan perdamaian dunia.

"Saya pikir tidak mungkin China ingin dilihat oleh masyarakat internasional sebagai pelindung Korea Utara mengingat perilaku keterlaluan [Korut] baru-baru ini," ujar Rice dalam konferensi pers pada Senin (16/2).

Lihat juga: Marzuki Darusman Desak PBB Tegur Kim Jong Un soal HAM

"Mengingat itu, saya berharap bahwa mereka memang akan setuju dengan penerapan sanksi baru yang signifikan dan kami berupaya mencapai itu," ujar Rice menambahkan. 

Pekan lalu, Senat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara menyusul peluncuran roket pada Minggu (7/2) yang hanya berselang beberapa pekan dari uji coba bom hidrogen Korea Utara yang mengejutkan publik dunia.

Lihat juga: AS Jatuhi Sanksi Baru untuk Korut Usai Peluncuran Roket

Korut berdalih mereka meluncurkan satelit ke orbit, namun sejumlah negara Barat menilai roket Korut bisa digunakan untuk hulu ledak nuklir.

Tidak ada satu pun penolakan dari anggota Senat AS dalam pemungutan suara yang menghasilkan suara 96-0 pada Rabu (11/2), untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras kepada Korut. Padahal, baru bulan lalu AS menjatuhkan sanksi terhadap Korut.

Sanksi dijatuhkan kepada semua orang yang terlibat dalam peluncuran roket, memfasilitasi atau berkontribusi terhadap senjata pemusnah masal Korut, pemasok bahan-bahan senjata, barang mewah, pelaku pelanggaran HAM, mengganggu keamanan siber dan mendukung tindakan tersebut.

Lihat juga: Korut Uji Coba Nuklir, DK PBB Siapkan Perluasan Sanksi

Hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam setiap proyek senjata Korut adalah penyitaan aset, pelarangan visa dan penolakan kontrak bisnis dengan pemerintah.

Keputusan Senat ini tinggal mendapatkan persetujuan dari Presiden Barack Obama untuk dijadikan undang-undang.

Sebelumnya Direktur Intelijen Nasional AS James Clapper mengatakan bahwa Korut telah mengaktifkan kembali fasilitas reaktor pemroduksi plutonium, memberikan negara itu kemampuan lebih baik dalam membuat nuklir. (ama)