Dukung Houthi, Hizbullah Diadukan Yaman ke PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Yaman mengklaim memiliki "bukti kuat" bahwa kelompok Syiah dari Lebanon, Hizbullah, mendukung gerilyawan al-Houthi di Yaman.

Seorang pejabat pemerintah Yaman yang kini berada di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional "bertekad akan mengajukan keluhan lengkap ke Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab, untuk mengonfirmasi campur tangan dan perbuatan teror Hizbullah di Yaman.”

Lihat juga: Rusia Akan Kirim Rudal S-300 ke Iran Pekan Ini

"Banyak bukti dan dokumen akan menunjukkan Hizbullah secara langsung terlibat dalam perang yang berkecamuk dengan mengirim ahli militer dan mendukung milisi Syiah al-Houthi melawan rakyat Yaman," kata sumber pemerintah tersebut, dikutip dari Xinhua Kamis, 25/2).

Pemerintah Yaman, yang didukung oleh Arab Saudi, juga telah lama menuduh Iran mempersenjatai dan mendanai milisi Houthi yang melawan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Tetapi Teheran membantah tuduhan tersebut.

Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melancarkan operasi militer terhadap Houthi di Yaman sejak Maret 2015 untuk mengembalikan legitimasi Hadi.

Hadi dan beberapa anggota pemerintahnya belum lama ini telah kembali ke ibu kota sementara Yaman, Aden, setelah enam bulan memerintah dari pengasingan di Riyadh.

Lihat juga: Kuwait dan Qatar Minta Warganya Meninggalkan Libanon

Serangan udara oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dan pertempuran darat di Yaman telah menewaskan sedikitnya 6.000 orang, setengahnya adalah warga sipil, sementara lebih dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Sementara itu, hubungan negara Teluk dengan Libanon saat ini memburuk. Arab Saudi pada pekan lalu membatalkan bantuan militer senilai US$3 juta dolar untuk Libanon karena menganggap Libanon gagal menunjukkan dukungan bagi Saudi dalam perseteruan dengan Iran. Menyusul hal tersebut, Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, mengeluarkan imbauan agar warganya meninggalkan Libanon, dan meminta warga mereka yang ingin ke Libanon mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Sedang Uni Emirat Arab memberlakukan larangan total bagi warganya untuk ke Libanon. (antara)