Korsel Tak Tutup Kemungkinan Diskusi dengan Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye menyatakan Seoul tidak akan menutup pintu untuk untuk berdialog dengan Korea Utara. Meski demikian, Park memperingatkan bahwa Pyongyang, yang akan menghadapi sanksi PBB baru, akan mendapat tekanan yang lebih besar jika tetap menjalankan program nuklirnya.

Dewan Keamanan PBB akan segera memutuskan sanksi baru terhadap Korut dalam resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat dan didukung oleh China, sekutu utama Korea Utara. Sanksi baru DK PBB ini bertujuan menghukum Pyongyang atas uji coba bom nuklir dan peluncuran roket jarak jauh baru-baru ini.

"Pemerintah tidak akan menutup pintu dialog, tapi selama [Korea] Utara tidak menunjukkan kemauan untuk menghentikan program nuklir dan menolak untuk berubah, tekanan dari kami dan masyarakat internasional akan terus berlanjut," ujar Park pada Selasa (1/3).

Lihat juga: Mahasiswa AS yang Ditahan Korut Mengaku Lakukan Kejahatan

Dalam pidatonya pada peringatan gerakan kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang dekade 1900-an, Park memaparkan bahwa sanksi baru oleh Dewan Keamanan PBB menunjukkan dukungan internasional yang luas untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.

Meski membuka pintu dialog, Park tidak mengajukan proposal untuk melakukan dialog baru dengan Korut. Dialog kedua Korea ini terakhir kali terjadi pada Agustus tahun lalu, ketika kedua belah pihak sepakat untuk berupaya untuk memperbaiki hubungan.

Februari lalu, Park bersumpah akan melakukan tindakan keras dan menghentikan operasi di kawasan Industri Kaesong yang dijalankan kedua negara, sebagai hukuman atas tindakan Korut belakangan ini.

Korea Utara meluncurkan uji coba nuklir keempat pada awal Januari lalu, disusul dengan peluncurkan roket jarak jauh pada awal Februari. Korut mengklaim pihaknya meluncurkan satelit, bukan roket.

Lihat juga: Rudal Baru Korut Akan Buat Tank Musuh seperti Labu Rebus

DK PBB mengecam tindakan Korut yang melanggar resolusi soal pelarangan penggunaan teknologi rudal balistik oleh negara yang terisolasi itu.

Rancangan resolusi DK PBB yang baru membutuhkan negara anggota PBB untuk memeriksa barang apakah ada barang terlarang di seluruh kargo yang melewati wilayah mereka dalam perjalanan dari atau menuju Korea Utara.

Sebelumnya, negara anggota PBB hanya harus melakukan hal ini jika mereka mencurigai adanya barang terlarang dalam kargo.

Rusia, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, meminta lebih banyak waktu untuk meninjau naskah resolusi baru ini. (ama/stu)